BBM Bukan Untuk Rakyat

Ditengah hiruk pikuk kenaikan harga BBM yang akan segera diberlakukan, dan ditengah banyaknya pendapat mengenai "berkhianatnya" para wakil rakyat dan para partai politik terhadap rakyat, tentu ke depan rakyat masih menanti itikad baik pemerintah untuk memberlakukan regulasi kebijakan yang pro rakyat, terutama dalam hal pelayanan kepada rakyat. Tentu jelas saat ini banyak kekecewaan yang tertuju kada para elit politik di negeri ini atas kebijakan menaikkan harga BBM dan memberikan dana kompensasi yang sifatnya lebih politis ketimbang dengan menutupi jebolnya anggaran, karena rakyat tidak peduli.

Setelah berakhirnya rapat paripurna semalam yang katanya berjalan dengan alot, rakyat indonesia terutama rakyat miskin indonesia tentu sudah mengetahui konsekuensi dari adanya kenaikan harga BBM tersebut, yakni naiknya harga sembako, kebutuhan pokok lainnya, dan sudah tentu tarif angkutan yang juga pasti akan menyesuaikan dengan harga BBM yang baru.

Ketika berbicara mengenai anglutan umum yang ada di indonesia, di jakarta saja, maka yang langsung tergambar adalah carut marut angkutan jalanan tersebut. Bus yang kurang layak jalan, kebut - kebutan, penuh sesak, ditambah kemacetan yang ada di jakarta cukup membuat "gerah" para pengguna yang membuat enggan masyarakat untu k menggunakan fasilitas angkutan umum.

Lantas akankah dengan naiknya harga bahan bakar akan berbanding lurus dengan pelayananyang diberikan oleh anglutan umum? Pemerintah melalui Kemenhub sudah membatasi kenaikan tarif hanya 10 - 20% saja, benarkah akan seperti itu dilapangan?

Sungguh kebijakan yang tidak populis ini amat memberatkan rakyat menurut pandangan penulis. Rakyat miskin hanya diberikan dana kompensasi yang serupa seperti BLTyang jelas - jelas gagal dalam operasionalnya bahkan hingga merenggut korban,beras raskin pun banyak penyelewengan, beasiswa yng tidak tepat sasaran itu merupakan sebuah fakta yang tak dapat dipungkuri.

Logika dasar yang menjadi rasionalitas menaikkan harga BBM salah satunya yakni penyelundupan BBMyang dilakukan oleh oknum, seperti itulah yang dikatakan seorang anggota dewan dari fraksi rezim "dzalim" semalam dalam paripurna pembahasan RAPBN-P 2013, sungguh jelas bukan alasan yang logis apalagi bagi rakyat miskin indonesia yang hanya tahu pemerintah menaikkan harga BBM. Jika penyelundupan BBM merupakan dasar rasional, maka sudah jelas paradigma para anggota dewan yang terhormat sudah tidak "eling".

Hidup rakyat miskin indonesia.