Gubernur Andra Soni dan Tantangan Transformasi Ketenagakerjaan di Banten
Gubernur terpilih Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur terpilih Dimyati Natakusumah yang akan segera dilantik memiliki sederet tantangan untuk mewujudkan Banten yang maju, adil, merata dan tanpa korupsi.
Salah satu tantangan yang amat penting di Banten adalah masalah ketenagakerjaan. Akar masalah ketenagakerjaan adalah pengembangan SDM melalui pendidikan yang sesuai dengan kemajuan zaman. Postur angkatan kerja di Banten mayoritas berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah. Kini diwarnai dengan tingkat pengangguran terbuka yang banyak dialami oleh lulusan sekolah kejuruan (SMK). Tentunya ini merupakan pekerjaan rumah bagi kepala daerah yang mesti segera dicarikan solusinya.
Keniscayaan  pemerintah daerah untuk bersinergi dengan industri, perguruan tinggi dan lembaga profesi untuk mewujudkan postur SDM yang notabene adalah angkatan kerja yang bisa terserap dengan kebutuhan pasar ketenagakerjaan. Perlu platform digital ketenagakerjaan yang bisa mengelola portofolio kompetensi warga Banten.
Untuk menghadapi persaingan lapangan kerja dibutuhkan balai latihan kerja (BLK) yang modern yang mampu melatih angkatan kerja dengan kompetensi terkini sesuai dengan era Industri 4.0. Saat ini Banten telah memiliki Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Serang. Balai ini perlu dikembangkan dengan berbagai latihan jenis pekerjaan yang lebih beragam dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
Modernisasi BLK antara lain dengan membangun berbagai simulator jenis-jenis pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Metode simulator bisa melatih angkatan kerja secara masif dan lebih murah karena tidak menghabiskan material habis pakai. Begitupun waktu kursus bisa lebih fleksibel dan lebih cepat hingga tahap sertifikasi.Termasuk memberikan sertifikat izin untuk operator alat-alat berat, bejana uap,boiler dan mesin-mesin pabrik lainnya.
Untuk merancang sistem pelatihan diatas idealnya bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga profesi yang berkompeten melakukan sertifikasi. Salah satu perguruan tinggi yang bisa menjadi mitra strategis untuk transformasi ketenagakerjaan di Banten adalah Institut Teknologi Indonesia (ITI) di Serpong, Tangerang Selatan. Perguruan tinggi yang dirintis oleh Presiden RI ketiga BJ.Habibie ini juga dikelola oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang berkompeten untuk melakukan sertifikasi keinsinyuran dan kegiatan industri lainnya.
Langkah yang dilakukan untuk menyiapkan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan di Provinsi Banten tidak sekedar menggelar bursa lowongan kerja atau biasa disebut Job Fair. Perlu pendalaman dan perluasan bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri. Bukan sekedar jenis pekerjaan tanpa keahlian. Namun jenis pekerjaan yang termasuk profesi masa depan yang akan terus berlangsung.
Selama ini bursa lapangan kerja di Banten bisa dicermati dalam event Job Fair dan Kick Off Pelatihan Vokasi di BBPVP Serang, Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Dimasa mendatang bursa seperti diatas perlu ditransformasikan dengan bantuan platform digital dan perluasan jenis profesi yang adaptif dengan perkembangan zaman.
Pentingnya platform digital tentang ketenagakerjaan di Banten. Dalam rekruitmen tenaga kerja, platform itu untuk mengatasi praktik-praktik pungli kepada pencari kerja yang dapat merugikan masyarakat.
Para pencari kerja di Banten itu ternyata banyak juga yang berasal dari luar provinsi. Pencari kerja itu menyerbu Banten tanpa persiapan dan keterampilan kerja yang memadai.
Di masa mendatang kualifikasi angkatan kerja di Banten perlu menekankan pengembangan kompetensi yang berujung kepada Sertifikat Kompetensi Teknis dari BNSP.
Pelatihan vokasi di BBPVP selama ini dibiayai oleh APBN/APBD, CSR perusahaan dan sumber lainnya. Pada tahun 2024 pelatihan diikuti oleh seluruh balai pelatihan, balai perluasan kesempatan kerja Dirjen Binapenta Kemnaker dengan peserta 7.860 orang.
Pelatihan vokasi dirancang Quick Win dengan total peserta 7.377 orang, meliputi sektor pertanian 1.500 orang, TIK atau industri kreatif 3.174 orang, pariwisata 2.020 orang, sektor hilirisasi energi 500 orang, dan sektor teknomedis 52 orang.
Mengelola Postur Ketenagakerjaan di Banten
Pemda Banten perlu transformasi pengelolaan ketenagakerjaan untuk mencetak SDM terbarukan yang sesuai dengan kemajuan zaman. SDM terbarukan memiliki etos kerja, kompetensi, daya literasi, kreativitas dan inovasi yang sesuai dengan tantangan zaman dan gelombang revolusi Industri gelombang keempat.
Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Agustus 2024 memperlihatkan penduduk usia kerja sebanyak 9,39 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja (6,21 juta orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 3,18 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 5,8 juta orang penduduk yang bekerja dan 414,75 ribu orang pengangguran.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari  64,44 persen pada Agustus 2023 menjadi 66,17 persen pada Agustus 2024. TPAK  sebesar 66,17 persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 66 hingga 67 orang yang aktif secara ekonomi, baik mereka yang sedang bekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan.
Pada Agustus 2024, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri. Sekitar 21,53 persen (1,25 juta orang) dari penduduk bekerja di Provinsi Banten bekerja di sektor tersebut. Industri yang banyak berkembang di Banten adalah industri makanan dan minuman.
Lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja berikutnya adalah sektor perdagangan sebesar 20,86 persen (1,21 juta orang) dan sektor pertanian sebesar 13,32 persen (772 ribu orang).
Komposisi penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha jika dilihat berdasarkan daerah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Di pedesaan, lapangan usaha yang paling banyak digeluti adalah sektor pertanian. Â Sebanyak 40,76 persen atau 529 ribu orang dari penduduk yang bekerja di pedesaan bekerja di sektor pertanian. Sedangkan di perkotaan, sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan sebesar 24,47 persen atau sebanyak 1,1 juta orang.
Sebagian besar orang yang bekerja di Banten hanya memiliki pendidikan dasar atau setingkat SMP ke bawah (pendidikan dasar). Pada Agustus 2024, sekitar 50,06 persen penduduk yang bekerja hanya memiliki pendidikan dasar. Penduduk bekerja yang memiliki pendidikan menengah (setara SMA) sebesar 37,06 persen, dan yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebesar 12,88 persen.
Persentase penduduk bekerja dengan pendidikan rendah mengalami peningkatan sementara persentase  penduduk bekerja berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi menurun.  sebagian besar pekerja berpendidikan menengah yaitu sekitar 42,65 persen. Pekerja berpendidikan tinggi di perkotaan mencapai 15,64 persen. Sementara itu, sebagian besar penduduk bekerja di pedesaan hanya berpendidikan dasar (78,99 persen) dan yang merupakan lulusan perguruan tinggi hanya 3,33 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas penduduk bekerja di pedesaan masih tertinggal dibandingkan dengan perkotaan.
TPT penduduk dengan tingkat pendidikan SMK tercatat paling tinggi dibanding tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 11,58 persen. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tingginya pengangguran lulusan SMK. SMK di Banten telah banyak melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang bagi lulusannya masuk ke dalam dunia kerja. Siswa SMK juga  diarahkan untuk menjadi wirausaha dibanding menjadi pegawai sehingga tidak bergantung pada ketersediaan lowongan pekerjaan. Bantuan berupa permodalan dan pemasaran bagi lulusan SMK merupakan salah satu langkah untuk menekan tingkat pengangguran lulusan SMK. Pemilihan jurusan pada SMK juga disesuaikan dengan jenis lapangan kerja yang tersedia.
TPT penduduk berpendidikan tinggi relatif lebih rendah jika dibanding dengan penduduk berpendidikan rendah maupun menengah. Keadaan ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja berpendidikan tinggi memiliki daya saing yang tinggi dalam memperoleh pekerjaan. TPT penduduk berpendidikan diploma dan universitas yang rendah menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan.
Memasuki era revolusi Industri gelombang keempat yang mengedepankan ekonomi digital perlu meneguhkan milestone pengembangan SDM Banten agar bisa bersaing secara regional hingga global. Melihat postur Sumber Daya Manusia (SDM) Banten yang tidak jauh berbeda secara nasional tergambar dalam data ketenagakerjaan 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Banten.
Komposisi jumlah angkatan kerja diatas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara regional dan global.Untuk itu diperlukan strategi dan sinergi dengan berbagai pihak agar postur angkatan kerja bisa ditingkatkan daya saingnya.
Transformasi ketenagakerjaan bisa dikelompokkan dalam lima klaster angkatan kerja, yakni.
Klaster pertama menekankan program penjaringan dan pelatihan terhadap angkatan kerja di Banten yang berpendidikan tinggi serta berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan. Pengelolaan klaster ini bisa melibatkan ilmuwan atau peneliti yang ada di Puspitek Serpong ( kini KST BJ Habibie) dan para dosen ITI dan perguruan tinggi lain yang ada di Banten.
Klaster kedua adalah program vokasional berbasis link and match dengan bantuan instruktur dari BLK, industri dan perguruan tinggi. Para instruktur atau supermentor oleh Guru Produktif di SMK, perguruan tinggi, termasuk dari anggota Serikat Pekerja yang memiliki pengalaman dan prestasi kerja yang gemilang di perusahaan tempat dia bekerja. Penekanan program adalah mengembangkan sistem apprenticeship seluas-luasnya di kawasan industri Banten.
Klater ketiga, adalah program pendidikan informal untuk segmen masyarakat Banten berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Yang dipusatkan di pasar tradisional atau sentra penghasilan komoditas atau kerajinan. Pendidikan informal juga bisa mereduksi masalah sosial khususnya di pedesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan nonformal yang telah ada di Banten. Perlu merombak yang ada, baik di tingkat desa atau kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Organisasi ini harus dimodernisasi prasarananya serta kurikulumnya disesuaikan dengan kemajuan zaman.
Klaster keempat adalah kantong-kantong pekerja migran. Perlu meningkatkan kompetensi dan transformasi profesi pekerja migran. Perlu program dan platform terkait dengan perlindungan dan pengembangan diri pekerja migran dari Banten.
Berbasis Link and Match
