Menurut Rear Admiral J.R. Hill dalam bukunya Maritime Strategy for Medium Powers menyatakan tentang strategi yang sebaiknya dilakukan oleh negara medium powers seperti Indonesia dalam rangka penguasaan dan pengendalian laut wilayah yurisdiksi nasional negaranya. Dimana wilayah perairan sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah kapal atau armada angkatan lautnya.
Maka strategi yang sebaiknya ditempuh adalah pengawasan pada selat-selat perbatasan. Pengendalian laut dilakukan dengan memblokade pelabuhan strategis, pengawasan selat kunci, dan melindungi armada niaga atau logistik yang vital.
Berdasarkan teori tersebut, maka pengendalian wilayah laut di Indonesia perlu ditekankan pada selat kunci dengan sasaran pokok dua spektrum ancaman yaitu kapal atas air dan kapal selam. Dengan pilihan strategi ini sangatlah tepat bila keamanan di daerah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan faktor yang sangat penting untuk dijaga.
Globalfirepower mencatat kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia. Berada di bawah Pakistan dan di atas Israel. Terkait armada laut, ada 221 kapal yang dimiliki Indonesia hingga 2019. Jumlah itu terdiri dari 8 kapal fregat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli dan 11 pangkalan perang laut.
Postur armada Nusantara semestinya ditingkatkan secara signifikan. Perlu evaluasi mengenai kekuatan armada Nusantara yang terintegrasi antara kapal perang, pesawat udara maritim dan ketangguhan pangkalan.
Perlu membenahi kemampuan operasi maritim. Kompleksitas geostrategis negeri ini yang terdiri dari ribuan pulau dan terdiri dari tiga wilayah ALKI yang terbuka bagi pihak internasional membutuhkan keandalan operasi maritim TNI. Terutama yang terkait dengan masalah operasi pencegatan maritim. Operasi semacam itu harus bisa dilakukan di perairan manapun, baik di wilayah laut NKRI maupun di luar.
Operasi maritim membutuhkan keandalan infrastruktur keamanan laut dan pembaruan terhadap doktrin pertahanan laut yang mengedepankan aspek intelijen dan teknologi. Bidang intelijen maritim harus dibenahi sehingga mencapai kemampuan surveillance yang tangguh.
Situasi dunia menuntut agar Indonesia mampu mewujudkan kemampuan intelijen maritim yang canggih. Intelijen maritim merupakan bagian intelijen strategis yang merupakan upaya untuk menjamin stabilitas nasional dan upaya untuk penginderaan terhadap lingkungan strategik baik didalam negeri maupun diluar negeri.
Kementerian Pertahanan perlu membangun lagi sejumlah infrastruktur pangkalan dan sarana pemeliharaan kapal perang. Selama ini sistem komando armada bertugas membina kemampuan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang terdiri dari kapal perang, pesawat udara, pasukan marinir, dan pangkalan. (TS)
