Pilkada dan Isu Seksi tentang Ketimpangan di Jawa Barat

Ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat bakal menjadi isu yang seksi bagi kandidat Pilkada 2024.

Melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dan persepsi politik pemilih yang lebih realistis karena tidak adanya banjir bansos seperti dalam Pilpres yang lalu, maka tidak ada kandidat yang superior. Bahkan sosok terkenal seperti mantan gubernur atau bupati yang lalu tidak ada jaminan untuk bisa menang dengan mudah.

Ketimpangan pembangunan dan ekonomi di Jabar kian dirasakan oleh warga. Khususnya kawasan Jabar bagian selatan yang hingga kini mengalami ketimpangan pembangunan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang memprihatinkan.

Potensi sumber daya alam yang membentang di Jabar selatan dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, sampai Ciamis belum bisa dikelola secara total. Gubernur hingga bupati masih gagal mengelola dan menghasilkan nilai tambah yang berarti.

Destinasi wisata di Jabar Selatan yang sangat indah menawan juga belum banyak yang berhasil memperoleh predikat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Gubernur Jabar mendatang dan para bupati di kawasan Jabar Selatan harus bisa mewujudkan beberapa KEK kepariwisataan di kawasan selatan.

Dibandingkan kawasan Jabar utara atau disebut Pantura, infrastruktur di kawasan selatan tertinggal jauh. Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara hingga pelabuhan masih menyedihkan. 

Kita harus malu, karena pemerintah kolonial Belanda dahulu sudah memiliki perhatian yang luar biasa terhadap Jabar selatan. Hal itu bisa dibuktikan oleh Belanda yang waktu itu sudah membangun pelabuhan di Cilauteureun. 

Pada saat itu Belanda sudah memproyeksikan potensi perikanan, pertanian, ekowisata dan budaya di wilayah Garut Selatan. Ironisnya, justru pada saat ini potensi pantai Bungbulang, Sayang Heulang, dan Pantai Cilauteureun masih terabaikan.

Pemprov Jabar perlu mewujudkan KEK kepariwisataan Jabar Selatan yang menekankan paket ekowisata, hutan, budaya lokal, dan kemaritiman secara terpadu. 

Untuk mewujudkan KEK perlu dibangun pelabuhan dan tersedianya bermacam kapal. Gubernur Jabar mendatang harus mampu membangun infrastruktur pelabuhan di sekitar Teluk Cilauteureun. Sehingga bisa dibuat pelabuhan dengan kapasitas sekurang-kurangnya 150.000 DWT.