Menanti Kelahiran Kementerian Logistik
Bangsa yang kaya sumber daya alam (SDA) jika tidak memiliki sistem logistik yang baik bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas, nilai tambah rendah dan penyerapan tenaga kerja lokal yang kurang optimal. Logistik telah menjadi disiplin ilmu yang vital dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga perlu memperbanyak lembaga pendidikan logistik baik terkait dengan teknologinya serta aspek ekonomi dan dampak lingkungan.
Profesor Hirohito Kuse, Guru Besar Fakultas Sistem Distribusi dan Logistik Universitas Ryutsu Keizai, Jepang menyatakan bahwa mengurus transportasi manusia lebih mudah daripada transportasi barang. Kompleksitas urusan logistik barang sebaiknya ditangani oleh Kementerian tersendiri. Kondisi objektif bangsa Indonesia saat ini sebaiknya menjadikan Kementerian Perhubungan hanya mengurus angkutan orang saja.
Dalam transportasi manusia, satuan ukuran yang digunakan hampir semua sama. Jenis atau klasifikasi manusia tidak banyak. Satuan ukuran manusia umumnya hanya jumlah orang atau berat. Sementara satuan barang, ukurannya sangat beragam. Ukuran berat seperti kilogram dan tonase. Ukuran volume seperti kubik, liter, container, pallet, dan lain-lain.
Demi terwujudnya kemakmuran dalam waktu yang lebih cepat, rakyat menanti kelahiran Kementerian Logistik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan datang. Apakah kementerian ini bisa lahir atau mengalami aborsi dan tetap sebatas gagasan ?
Indeks Kinerja Logistik
Kinerja logistik Indonesia hingga kini belum menggembirakan. Pemerintahan mendatang perlu membentuk Kementerian Logistik dan mengadakan pendidikan program studi ( prodi ) logistik di beberapa kota. Perlu lembaga pendidikan atau perguruan tinggi logistik yang menyelenggarakan program vokasi hingga sarjana untuk mencukupi SDM logistik nasional.
Pembentukan Kementerian Logistik juga bisa menyempurnakan Program Tol Laut yang hingga kini belum optimal. Jika sektor logistik ditransformasikan dengan infrastruktur yang sesuai dengan teknologi terkini dan ditangani oleh SDM yang berdaya saing global, niscaya pengelolaan SDA nasional menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan memperluas lapangan kerja.
Kinerja logistik suatu negara diukur melalui Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index/LPI). LPI merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan sistem logistik suatu negara atau wilayah. Metode tersebut dipublikasikan oleh World Bank. Proses penyusunan LPI melibatkan perusahaan kelas dunia dan pakar logistik guna mengukur aspek-aspek penting logistik seperti infrastruktur transportasi, layanan logistik, peraturan, dan efisiensi proses bisnis. Penilaian LPI memiliki skala 1 sampai dengan 5. Bank Dunia mulai memperkenalkan Indeks Kinerja Logistik pada 2007 dan menerbitkan secara berkala setiap tahun.