Persatuan Kota dan Roh Aglomerasi Jakarta
Spirit Aglomerasi Jakarta tidak memudar ketika istana Presiden, Wakil Presiden dan Kementerian pada tahun ini mulai pindah ke IKN Nusantara. Sejarah kota Jakarta yang memiliki roh kebangsaan yang luar biasa hebatnya tidak akan pernah tergantikan. Boleh jadi, rezim penguasa mendirikan berbagai monumen baru di IKN. Namun monumen itu bisa dikatakan tanpa nilai perjuangan yang berarti, hanya sebagai aksesori kota belaka.Â
Tidak mungkin eksistensi Monumen Nasional (Monas) dan monumen bersejarah di Jakarta lainnya tergantikan dengan monumen lain di IKN. Begitu pula tidak mungkin gedung-gedung bersejarah di Jakarta bisa digantikan nilai sejarahnya. Jakarta memiliki nilai sejarah bangsa yang sangat paripurna, sehingga roh perjuangan bangsa Indonesia telah melekat kuat di Jakarta.
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf karena beberapa wilayah di dilanda banjir selama berhari-hari hingga menuai sorotan publik. Jakarta memiliki anggaran untuk menanggulangi banjir cukup besar. Tahun 2024, untuk penanganan banjir memiliki anggaran Rp. 2,85 triliun atau 4 persen dari total belanja daerah Rp. 72,6 triliun.
Namun begitu penangan banjir tidak bisa tuntas karena masalahnya berada di luar wewenang DKI Jakarta, yakni di daerah sekitarnya.Selama ini koordinasi antara pemerintah pusat dengan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten juga masih banyak yang sebatas wacana pembenahan daerah hulu sungai.
Strategi penanggulangan banjir di Jakarta dengan pembenahan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS ) Ciliwung dan Cisadane sebenarnya bukan merupakan hal baru. Beberapa tahun yang lalu program itu sudah mengemuka tetapi eksekusinya masih lemah dan bersifat parsial. Masalah itu diributkan kembali setelah bencana menerjang. Fakta menunjukkan bahwa koordinasi lintas provinsi terkait hal diatas tidak pernah efektif dan tidak berhasil mengatasi persoalan secara tuntas.
Sekarang ini untuk mengatasi problem banjir di Jakarta serta derivatifnya hanya tersisa satu pilihan, yakni dengan menerapkan pranata Megapolitan Jabodetabekjur secepat mungkin. Perlu merumuskan kembali eksistensi Megapolitan Jabodetabekjur tanpa muatan politis yang berlebihan. Pranata tersebut selama ini telah dihadang oleh faktor egoisme sektoral dan fanatisme picik kedaerahan. Tidak bisa dimungkiri meskipun ibukota negeri telah pindah ke IKN Nusantara, namun niscaya Jakarta tetap menjadi ibukota ekonomi bagi Indonesia. Bahkan masih menjadi ibukotanya "revolusi" Indonesia menuju kemanjuan bangsa.
Konsep megapolitan seharusnya merupakan konsep dan agenda kenegaraan. Konsep ini terutama menghindari akibat buruk dari membengkaknya sebuah kota. Di masa lalu rencana pembentukan kawasan Megapolitan Jabodetabekjur telah mencuatkan polemik seru di antara elite politik tetapi dianggap sepi oleh rakyat. Karena bagi rakyat yang penting adalah manfaat pasti sehari-hari daripada gengsi atau fanatisme kedaerahan.
