Menkeu mendatang harus mampu meningkatkan kualitas dan pemenuhan prinsip umum penyusunan APBD yang mengedepankan partisipasi rakyat, transparansi, dan disiplin anggaran.
Apalagi selama ini sistem keuangan di negeri ini belum bisa mengatasi distorsi pada perekonomian dan mencegah konsumsi yang eratik atau tak menentu.Â
Sistem utama pengelolaan keuangan daerah secara teoritis meliputi, planning, budget preparation, budget execution dan accounting, hingga kini masih dalam kondisi yang kurang baik.
Begitu juga dengan manajemen aset yang buruk, semakin merugikan keuangan negara. Mestinya aset pemerintah pusat dan daerah yang jumlahnya sangat besar dikelola lebih baik sehingga menghasilkan keuntungan optimal.Â
Pentingnya memahami filosofi dari manajemen aset. Yakni "Optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return". Yang mengandung pengertian bahwa pengelolaan aset membutuhkan minimalisasi biaya kepemilikan (minimize cost of ownership), memaksimalkan ketersediaan aset (maximize asset availability) dan memaksimalkan penggunaan aset (maximize asset utilization).
Sayangnya, hingga saat ini keberadaan dan pengelolaan aset negara dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak pejabat yang belum mengelola aset itu secara efektif, efisien dan profit.
Keniscayaan, menkeu mendatang dihadang oleh kondisi anggaran yang semakin terkuras untuk belanja pegawai daerah.
Makin banyak daerah yang APBD-nya minus hingga ratusan miliar rupiah. Apalagi pendapatan asli daerah kian terpuruk karena kepala daerah kurang berusaha keras dan miskin inovasi.Â
Tak pelak lagi, besaran gaji pegawai semakin menyingkirkan kepentingan rakyat. Alokasi belanja pembangunan semakin langka karena para kepala daerah bersikap jalan pintas yang menjadikan Dana Alokasi Umum (DAU) semuanya untuk gaji birokrat.
Menkeu juga harus mencari solusi yang tepat terkait dengan sistem dana pensiun pegawai yang pada saat ini menyebabkan struktur APBN menjadi riskan karena dana yang ditanggung akan berubah-ubah bergantung pada jumlah ASN yang pensiun setiap tahunnya.Â
Tantangan lain bagi Menkeu yang baru adalah bagaimana menciptakan intelegensi sistem keuangan negara. Sehingga ekosistem keuangan negara bisa menjadi sistem cerdas yang bisa membantu secara baik proses pembangunan.
