Antara lain kewenangan yang terkait dengan insentif fiskal. Apalagi jika nantinya ada pergeseran atau pencabutan terhadap subsidi BBM yang selama ini banyak yang salah sasaran.Â
Selama ini subsidi BBM seperti misalnya subsidi LPG gas melon 3 kg yang mestinya diperuntukkan kepada rakyat miskin ternyata banyak yang "dicaplok" oleh kelas menengah dan kelas atas tanpa rasa malu.
Mestinya Menkeu bersikap tegas terkait dengan jumlah subsidi energi yang dari dari tahun ketahun terus melambung karena subsidi tersebut salah sasaran.
Inteligensi Keuangan Negara
Dalam situasi penyelenggaraan negara yang seperti sekarang ini, dibutuhkan sosok Menkeu yang pro rakyat dan sekaligus mampu menciptakan inteligensi keuangan negara.
Pro Rakyat dalam arti memiliki mazhab yang kuat dalam hal pembagian kue pembangunan yang berbasis keadilan sosial. Hal itu tercermin dalam politik anggaran nasional dan daerah.Â
Selama ini proses penyusunan anggaran kurang menyerap aspirasi rakyat luas. Akibatnya, postur anggaran belum menampakan harapan baru dari sisi kepentingan rakyat luas. Bahkan mencuatkan berbagai kekhawatiran sehubungan dengan lemahnya elemen pengendalian dan pengawasan.
Jika dilihat dari volumenya maka kebanyakan APBD kurang signifikan dibandingkan dengan faktor demografi, geografis serta pertumbuhan IPM.Â
Para penguasa cenderung memutuskan belanja untuk sektor publik masih dibawah belanja birokrasi. Buruknya proses dan kualitas penyusunan APBD merupakan indikasi bahwa kebijakan keuangan di negeri ini belum pro rakyat.
