Pasal-pasal tersebut selama ini telah menimbulkan kecemasan dan kesengsaraan bagi pelanggan. Masyarakat melihat bahwa pasal diatas telah diselundupkan untuk kepentingan pihak tertentu dalam mengeruk keuntungan diatas penderitaan rakyat.
Saatnya Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan untuk melakukan moratorium kenaikan tarif tol. Selain melakukan moratorium pemerintgah juga harus menegaskan kepada operator jalan tol untuk melakukan efisiensi. Pemerintah selama ini belum berpihak kepada rakyat sebagai konsumen. Pengguna jalan tol itu setiap tahun mengalami peningkatan 7 persen, artinya, tanpa terus menerus menaikan tarif, sebenarnya operator jalan tol akan tetap untung.
Perlu menjadi catatan, bahwa para pengusaha selalu berdalih bahwa penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali sesuai dengan isi perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang sudah ditandatangani. Dalam PPJT, badan usaha diberikan konsesi empuk pengusahaan jalan tol dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan mengeruk keuntungan.
Tak pelak lagi, kini pengelola jalan tol tengah menghadapi tuntutan publik yang semakin besar. Pihak pengelola harus menemukan metode terbaik dalam melakukan pelayanan dan pemeliharaan jalan tol sehingga memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan biaya seminimal mungkin (cost effective).
Selama ini suara publik yang meminta pengelola jalan tol untuk memenuhi standar pelayanan minimal masih terabaikan. Padahal prosedur pelayanan dan pemeliharaan jalan tol sering tidak mencapai target yang direncanakan secara kualitatif. Organisasi korporasi pengelola jalan tol di negeri ini belum mencapai tahapan yang efektif.
Ada masalah serius dalam proses pemeliharaan jalan tol. Masalah tersebut terkait dengan buruknya inspeksi karena tidak dilakukan secara kontinu dan kurang teliti. Selain itu juga masih kurang akuratnya data base pemeliharaan. Kondisinya diperparah oleh masalah standar perhitungan harga satuan.
Permasalahan mutu pelayanan jalan tol juga disebabkan oleh kinerja unit pengendalian pelaksanaan di lapangan. Secara teoritis, tingkat kinerja manajemen jalan tol terkait dengan pekerjaan pemeliharaan tergantung kepada keandalan segitiga fungsional. Yakni pihak Proyek Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Tol (P2JT), konsultan supervisi, dan pelaksana/kontraktor.
Iterasi dalam segitiga fungsional tersebut akan mempengaruhi secara langsung pencapaian mutu pemeliharaan jalan tol. Masalah yang sering mengemuka adalah waktu pelaksanaan yang sempit karena crash program, curah hujan yang tinggi, dan akibat rendahnya kualitas dari konsultan supervisi atau kontraktor yang menangani pekerjaan pemeliharaan.
Selain itu prosedur pengadaan barang dan jasa juga menjadi kendala, karena waktu yang dibutuhkan untuk proses pelelangan/seleksi sampai dengan penandatanganan kontrak sering molor. Molornya proses pengadaan dapat berdampak bergesernya jadwal pelaksanaan fisik pekerjaan pemeliharaan.Â
Sehingga pelaksanaan yang semula direncanakan di saat musim kemarau, akhirnya baru bisa dimulai pada saat musim hujan mulai tiba. Akibatnya mutu pekerjaan pemeliharaan menjadi kurang baik dan hasilnya cenderung cepat rusak kembali. Hal tersebut juga berdampak langsung tingginya biaya pemeliharaan.
Selama ini Performance Based Maintenance Contract (PBMC) belum dijalankan dengan baik. Seharusnya PBMC merupakan sarana untuk mencapai sasaran mutu, karena sistem tersebut bisa memberikan jaminan akan adanya kinerja jalan tol yang memenuhi standar kualitas pelayanan sepanjang waktu. Di samping itu bisa mengefektifkan sumber daya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan.
