Produksi minyak bumi dalam negeri semakin menurun sehingga mempengaruhi laju konsumsi BBM. Untuk menanggulangi keterbatasan BBM dari fosil maka solusinya adalah membangun infrastruktur pabrik Biodiesel dari Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil/CPO) menggunakan proses esterifikasi-transesterifikasi dengan kapasitas 3.900.000 liter per tahun.
Pengembangan industri hilir sebaiknya terintegrasi dengan program perluasan tenaga kerja yang mengedepankan mekanisasi pertanian. Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Sayangnya, potensi tersebut belum tergarap secara optimal. Selama ini Indonesia lebih banyak melakukan ekspor CPO sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah.
Industri hilir yang mengolah minyak sawit baru sebatas produk minyak goreng, dan sebagian kecil margarin, sabun dan deterjen. Sementara CPO yang diolah menjadi oleokimia baru mencapai kurang dari 10 persen. Padahal kalau CPO diolah menjadi oleokimia, nilai tambahnya bisa mencapai 300 persen. Oleokimia dari CPO antara lain menghasilkan asida lemak (fatty acids), olein, stearin dan gliserol yang merupakan bahan baku produk untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari kosmetika, sabun, dan lain-lain.
Selain itu perkebunan dan industri berbasis sawit limbahnya juga bisa digunakan untuk bahan baku makanan sapi yang berkualitas baik. Dengan demikian populasi sapi bisa ditingkatkan dan masalah harga daging dan impor sapi bisa diatasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun dan pelepah sawit dapat dijadikan pakan dengan bantuan mesin pencacah daun dan pelepah sawit lalu dicampur konsentrat dan daun hijau sehingga menjadi pakan ternak yang memenuhi standar gizi ternak.
Aspek ketenagakerjaan di industri dan perkebunan sawit sebaiknya ditata kembali dengan tujuan utama kesejahteraan petani dan buruh. Tingginya harga CPO mestinya bisa dijadikan momentum untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja dengan sistem pengupahan yang lebih layak. Sehingga WNI tidak perlu lagi ke Malaysia hanya untuk menjadi buruh kasar disana.
Sudah saatnya mempercepat proyek infrastruktur industri hilir untuk produk-produk berbasis kelapa sawit. Hal itu akan semakin banyak menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan UMKM di sekitar area perkebunan.
Sebagai catatan, usaha perkebunan secara nasional mampu menyediakan lapangan kerja langsung sekitar 30 juta orang. Jumlah tersebut berpotensi untuk terus meningkat jika pemerintah secara serius menghilangkan rintangan usaha perkebunan yang masih ada di daerah-daerah.
Perkebunan Sawit di Jawa Barat tentunya tidak mengalami hambatan kekurangan tenaga kerja seperti yang terjadi di pulau Kalimantan. Namun, perlu tata kelola ketenagakerjaan yang lebih baik lagi. Sehingga aspek kuantitas dan kualitas ketenagakerjaan bisa ditingkatkan sehingga kesejahteraan buruh perkebunan juga bisa membaik. Selama ini hubungan kerja di perkebunan cenderung eksploitatif. Untuk itu hubungan kerja terkait dengan perkebunan dan industri kelapa sawit perlu kepastian kerja permanen antara buruh dengan pemberi kerja.
Saatnya penerapan teknologi tepat guna industri hilir kelapa sawit. Program itu akan mensejahterakan masyarakat. Terutama bagi buruh harian lepas, karena mereka memiliki keterampilan untuk proses nilai tambah yang lain. Antara lain program teknologi tepat guna industri hilir adalah teknologi produksi produk oleokimia turunan seperti plastik, sabun dan lilin. (TS)
Â
