Intelijen Maritim dan Transformasi Usaha Kelautan
Terwujudnya poros maritim dan optimalisasi ekonomi kelautan masih sebatas jargon kekuasaan. Laut masih dipunggungi dan kemiskinan masyarakat pesisir semakin menjadi-jadi. Pemerintahan kedepan hasil Pemilu 2024 perlu totalitas mengembangkan ekonomi kelautan dan mensejahterakan masyarakat pesisir.
Dua aspek yang menjadi kredo atau kata kunci untuk optimalisasi ekonomi kelautan adalah penguatan intelijen maritim dan transformasi usaha kelautan sesuai dengan semangat zaman. Gembar-gembor tentang blue economy dan kaitannya dengan kedaulatan negara hanya sebatas seminar. Kondisi di lapangan masih jauh panggang dari api.
Intelijen maritim bukan hanya menyangkut masalah pertahanan dan keamanan. Bukan juga melulu tanggung jawab TNI AL. Arah intelijen maritim global justru menekankan masalah sumber daya kelautan yang sangat potensial bagi perekonomian. Karena di laut selain potensi perikanan juga terkandung sumber daya mineral dan tambang yang luar biasa nilai tambahnya.
Intelijen maritime masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Kondisi diatas masih diwarnai dengan belum adanya sinergi yang ideal antar instansi yang terkait dengan kelautan. Juga masih terjadi tumpang tindih operasional di laut.
Membenahi Sistem Intelijen Maritim
Urgensi Sistem intelijen maritim nasional yang tangguh dengan tiga aspek penting yang menjadi misinya.
Pertama, aspek informatif. Sistem harus memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional, baik dari sisi potensi sumber daya laut, keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut (accident maupun incident), tanda-tanda navigasi laut yang sangat membantu bagi kapal berlayar, dan segala informasi mengenai laut lainnya.
Kedua, aspek integratif. Tumpang tindihnya pengadaan infrastruktur dan pemasangan peralatan surveillance antar kementerian dan lembaga lain bisa diatasi. Sehingga ada penghematan anggaran negara. Karena jumlah peralatan atau sistem yang dibangun tidak overlap dalam hal coverage pada suatu daerah ataupun overlap pada sistem dan fungsinya. Selain itu dengan solusi interoperabilitas maka masalah intersection atau selang-seling pemilik peralatan di sepanjang selat kritis, seperti Selat Malaka bisa diintegrasikan.
