Kondisi Air Tanah Sedang Sakit, Perlu Inovasi dan Vokasi Pengairan
Kebijakan perizinan penggunaan air tanah yang ketat merupakan keniscayaan. Izin Air Tanah yang menjadi topik Kompasiana sangat relevan dengan masalah pengairan terkini. Penyedotan air tanah yang berlebihan oleh kalangan industri pengolahan serta hotel atau pengelola gedung bertingkat sangat mengganggu kebutuhan air untuk sanitasi masyarakat dan pengairan pertanian.
Mesti ada tindakan tegas terhadap industri dan pengelola gedung bertingkat yang ugal-ugalan menyedot air tanah tanpa memperhatikan kondisi geologi dan lingkungan hidup. Masih banyak pabrik dan hotel-hotel berbintang serta pemukiman elit yang sangat rakus mencuri air tanah yang sebenarnya merupakan hak dan hajat rakyat luas.
Dampak kerakusan dan ugal-ugalan di atas sangat mengerikan karena menyebabkan cekungan dalam tanah semakin menyebabkan rongga yang amat berbahaya jika terjadi gempa. Selain itu penyedotan besar-besaran juga menyebabkan permukaan tanah menjadi turun dan sumur penduduk terganggu.
Gerakan menabung air hujan dengan cara membuat sumur resapan atau biopori menjadi sia-sia jika penyedotan air tanah oleh kalangan industri tidak dikendalikan dengan baik. Sungguh ironis jika rakyat bersusah payah menangkap atau menabung air hujan tetapi pengusaha yang justru yang memanen.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pernah mengetengahkan kampanye yang bertema "Groundwater : Making The Invisible, Visible", kemudian tema tersebut diadaptasi oleh Indonesia menjadi tema nasional dengan istilah yakni; MANTAB. Singkatan dari Melestarikan Air Tanah Agar Berkesinambungan.
Sumber air tanah kini dalam kondisi "sakit" dan sarat masalah. Sayangnya kondisi tersebut belum sepenuhnya diakui dalam pembuatan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dunia lewat PBB tak henti-hentinya menjelaskan peran vital air tanah dalam sistem air dan sanitasi, pertanian, industri, ekosistem, dan adaptasi perubahan iklim.
Perlu komitmen tertinggi negara bahwa mengeksplorasi, melindungi, dan menggunakan air tanah secara berkelanjutan akan menjadi inti untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan iklim dan memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah.
Tidak banyak yang menyadari bahwa planet bumi telah mengalami degradasi atau penurunan kemampuan irigasi pertanian. Degradasi yang lebih parah lagi justru terjadi di Indonesia yang notabene merupakan negara agraris. Degradasi tersebut menyebabkan penurunan produksi pangan.
Kondisi Muka air tanah di negara negara produsen pangan besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat menurun setiap tahun. Misalnya di wilayah Tiongkok sebelah utara setiap tahun terjadi penurunan air tanah yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi diatas menyebabkan penurunan kemampuan irigasi pada wilayah pertanian yang banyak menggunakan pompa air tanah. Bersamaan dengan penurunan muka air tanah adalah peningkatan temperatur udara.
Para pakar ekologi tanaman menyatakan bahwa setiap peningkatan temperatur satu derajat celcius bisa menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan seperti gandum, padi, dan jagung sebesar 10 persen. Sekedar catatan, selama tiga dasawarsa terakhir temperatur rata rata permukaan bumi meningkat sebesar 0,7 derajat celcius.
Laju peningkatan kebutuhan air irigasi mencapai 15 persen per tahun. Rendahnya perluasan sawah irigasi di Indonesia antara lain disebabkan oleh kecilnya anggaran untuk membangun infrastruktur irigasi dan derasnya konversi lahan sawah beririgasi sejak dua dasawarsa terakhir, khususnya di pulau Jawa.
Yang lebih menyedihkan lagi adalah pembangunan infrastruktur irigasi skala besar dalam waktu singkat terjadi salah urus. Contoh kasusnya adalah sistem irigasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane yang pernah dibangun dengan utang dari World Bank. Celakanya, tidak lama kemudian sebagian sawah irigasinya justru diubah atau dikonversi menjadi kawasan industri dan perumahan, perluasan kota, dan lapangan terbang. Hal serupa juga telah dialami oleh DAS yang lainnya. Akibatnya pembangunan infrastruktur menjadi sia-sia.
Masalah air tanah belum berhubungan dengan baik dengan eksistensi Peraturan Presiden (Perpres ) Nomor 10 tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air. Lembaga khusus yang menangani permasalahan air dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden hingga kini perannya masih belum optimal.
Dewan air mestinya bisa mengoptimalkan penggunaan air yang ada dan mencegah tumpang tindih antar pemangku kepentingan. Selama ini pengelolaan air di negeri ini terlalu banyak yang menangani. Seperti, Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian PU-Pera serta Kementerian ESDM.
Masalah koordinasi pengelolaan air selama ini terjadi tumpang tindih dan respon yang lambat terkait masalah distribusi dan kebutuhan air untuk pertanian, industri dan rumah tangga. Hingga kini pengelolaan air belum efektif. Padahal laju peningkatan kebutuhan air mencapai 15 persen per tahun.
Meskipun 75 persen Planet Bumi tertutup oleh air, banyak negara di seluruh dunia mengalami kekurangan pasokan air tawar. Banyak air di laut, tetapi mengubah air laut yang berkandungan garam menjadi air tawar atau desalinasi selama ini sangat mahal. Karena sumber air tawar semakin berkurang, warga dunia dipaksa berpikir keras untuk berinovasi guna menemukan cara desalinasi yang lebih murah.
Inovasi teknologi untuk mengubah air laut menjadi tawar pada prinsipnya ada dua metode dasar. Yakni distilasi melalui penguapan dan desalinasi dengan penyaringan melalui membran khusus yang menghalangi molekul garam lewat. Desalinasi dengan saringan telah mencapai hasil yang memuaskan berkat inovasi saringan polimer yang memiliki stabilitas kimia dan mekanis yang lebih baik. Mampukah Indonesia melakukan desalinasi untuk kebutuhan industri, agar tidak merongrong terus air tanah di negeri ini yang kondisinya sedang sakit.
Kini teknologi desalinasi sudah berhasil menghemat biaya karena prosesnya lebih sederhana, dan lebih sedikit bahan kimia digunakan dalam menjalankan prosesnya. Menurut Asosiasi Desalinasi Internasional, ada lebih dari 19.000 pabrik atau instalasi desalinasi di seluruh dunia yang mampu memproses lebih dari 92 juta ton air setiap hari.
Teknologi irigasi dan desalinasi mestinya menjadi perhatian serius bagi pemerintahan mendatang hasil Pemilu 2024. Kegagalan pemerintah saat ini terkait pengairan menjadi pelajaran pahit. Irigasi yang merupakan usaha penyediaan dan pengaturan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak harusnya dikelola dengan sistem yang baik. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
Dimasa mendatang Indonesia perlu menata kompetensi sumber daya air nasional, dari tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Irigasi hingga perguruan tinggi. Selain itu perlu juga pengayaan kurikulum di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan materi yang terkait dengan air. Agar budaya pemuliaan air tumbuh pada generasi muda.
Untuk mengatasi sumber daya air perlu penguatan pendidikan vokasi pengairan atau irigasi. Saatnya menata SMK Irigasi dengan kurikulum yang lebih relevan dengan persoalan masa depan sumber daya air. Selama ini SMK irigasi hanya terpaku pada persoalan irigasi untuk pertanian. Belum mencakup dalam aspek yang lebih luas terkait dengan metode ekohidrologi, keandalan bangunan air, teknologi kemasan air minum, hingga manajemen sumber daya air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian berbasis otomatisasi dan komputasi yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT). (TS)
