Fenomena Daya Beli Turun dan Derita Upah Tak Layak

Fenomena daya beli masyarakat yang kian menurun sangat mencemaskan. Indikasi daya beli masyarakat Indonesia yang melemah akibat beberapa faktor seperti besaran upah kaum pekerja/buruh yang semakin menyusut akibat inflasi. 

Sebagian besar profesi rakyat Indonesia adalah pekerja/buruh. Sementara itu sistem pengupahan di negeri ini sebagian besar tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi.

Sederet dusta pembangunan sudah sangat akrab di mata dan telinga buruh. Berbagai program pembangunan yang bersifat populis ternyata jarang sekali menyentuh kehidupan kaum buruh yang notabene adalah pahlawan produktivitas. 

Seperti program beras miskin atau raskin kurang menyentuh buruh. Begitu juga dengan program populis lainnya seperti program keluarga harapan (PKM) dan program kredit usaha rakyat (KUR), program subsidi energi jarang mampir di kalangan buruh.

Selain itu juga program-program seperti transportasi massal dan program lain yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) ternyata juga masih jauh panggang dari api bagi kaum buruh. Mestinya pemerintah pusat dan daerah tidak lagi memunculkan dusta pembangunan terhadap kaum buruh. 

Pemerintah harusnya berpikir keras untuk meringankan beban kaum buruh agar upah buruh tidak semakin rawan daya beli.

Selama ini ada dana alokasi khusus sektor perhubungan kepada pemerintah daerah. Namun hal itu peruntukannya tidak efektif dan salah sasaran. Sebaiknya alokasi semacam itu diberikan untuk pelayanan transportasi kaum buruh. 

Oleh karena itu pelayanan angkutan buruh perlu segera dipadukan dengan menyempurnakan pelayanan transportasi massal. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 158 ayat 1 UU 22/2009 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan angkutan massal berbasis jalan.

Perlu mengalihkan DAK untuk membantu melayani kaum buruh secara gratis. Selama ini kaum buruh cukup menderita karena tinggal di kontrakan yang kumuh. Hingga kini mereka tidak punya daya beli untuk mendapatkan rumah yang layak huni.

Melihat kondisi ini perlu pengadaan rumah bagi para pekerja dalam jumlah yang cukup dengan skema pembiayaan yang bisa digapai. Harapan para pekerja berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah perlu diwujudkan.