Masih Adakah Totalitas Kerja Pejabat?

 Rakyat semakin prihatin melihat modus kerja sambilan dan rangkap jabatan yang banyak dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini betapa pentingnya perlu kerja detail seorang pejabat. Kinerja pejabat hendaknya jangan tergantung kepada staf ahli. Selama ini kantor Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota penuh sesak dengan staf ahli resmi maupun staf ahli jadi-jadian. Mestinya pejabat negara tidak perlu dikerubuti oleh staf ahli. 

Karena pada era digitalisasi dan disrupsi inovasi sekarang ini dirinya bisa mengakses dan mengolah data dan informasi secara cerdas dan realtime. Juga bisa memberikan directive secara cepat dan detail dengan berbagai platform digital kepada struktur dinas yang terkait. 

Apalagi sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membantu pengambilan keputusan secara andal. Totalitas kerja pemerintahan sebenarnya sangat terbantu dengan aplikasi teknologi informasi yang berkembang pesat pada saat ini. Pada prinsipnya sistem pemerintahan dan sumber daya sedang menuju ke suatu sistem yang saling terkait dan dilengkapi berbagai aplikasi yang cerdas. Sistem tersebut semakin membuat gaya kepemimpinan menjadi artikulatif. Sehingga faktor-faktor manajerial lebih terkelola dengan cepat.

Sederet staf ahli yang kebanyakan diambil dari kroni partainya justru akan menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan modus korupsi anggaran. Staf ahli pejabat selama ini dibentuk dengan job deskripsi yang kurang signifikan dan mengada-ada. Efektivitas pemerintahan sering terjerat oleh sepak terjang staf ahli di sekitar pejabat yang notabene adalah kaki tangan partai politik pendukungnya. Sungguh ironis, jika banyak pejabat yang gemar menangani persoalan di rumahnya dengan staf ahlinya. 

Apalagi, kompetensi dan integritas staf ahli itu kurang memadai dan tampak sektarian. Padahal, sejarah telah menunjukkan bahwa para pemimpin pemerintahan maupun korporasi senantiasa mengoptimalkan peran staf struktural sepanjang waktu. Hal itu untuk mengakselerasikan kebijakannya sehingga melahirkan energi kolektif yang baik. Mestinya staf struktural pejabat pemerintah daerah difungsikan lebih optimal sehingga terwujud efektivitas pemerintahan yang ditunjang oleh expert system yang andal. (*)