Kemunculan KAS dan Sunda Empire, Frustrasi Sosial Akut?

Kemunculan kelompok masyarakat yang disebut oleh Gubernur Jawa barat, Ridwan kamil, mengusung romantisme masa lalu  yang mengatasnamakan dirinya Sunda Empire (SE) dengan penampilan militer ala pasukan PBB sedikit banyak mengusik pikiran. 

Begitu pula dengan kehadiran Keraton Agung Sejagad (KAS) yang berpenampilan ala keraton Mataraman dalam pentas  cerita-cerita tradisional "Kethoprak". 

Tentu kental dengan tradisi Jawa (Tengah dan Timur)-an. Dua dari mungkin sekian banyak kelompok serupa yang mengemuka dan menjadi viral di media sosial. Ada apa di balik itu semua? Jika KAS sudah masuk dalam ranah hukum, dalam penyidikan Polri. 

Sunda Empire konon masih dikordinasikan oleh Forkopinda Kota Bandung dan Kabupaten Subang. Terlepas dari masalah hukum yang kemungkinan menjerat para pelakunya, fenomena keduanya menandakan adanya frustrasi sosial yang sangat akut. 

Dalam istilah sosiologi, mereka dikenal sebagai orang-orang berperilaku menyimpang secara sosial atau disorganisasi sosial. Biasanya dimulai dari faktor ketidakpuasan atas tekanan kehidupan yang begitu kuat di dunia nyata. Mau melawan tak kuasa, mengikuti arusnya juga bukan hal yang ringan. 

Tekanan demi tekanan yang terakumulasi menjadi frustrasi yang berujung pada perilaku menyimpang tadi. Ada yang kemudian berangan-angan seperti kedua contoh di atas. Baik KAS maupun Sunda Empire memang mengusung tema tradisi. Atau setidaknya bernostalgia dengan masa lalu di jaman kejayaan raja/ratu atau sebutan sejenisnya. 

Fenomena sosial yang mengusung tema tradisional atau "berbau" sejarah inilah yang mungkin perlu kajian sosiologis lebih mendalam. Jika sang "raja" KAS diketahui pernah menjadi penghuni "rumah burung merpati " di pinggir rel kereta api daerah kumuh Pademangan Jakarta Utara. 

Para pelaku Sunda Empire nampaknya dari kalangan yang cukup baik kondisi sosial ekonominya. Gambaran ini nampak dari roman muka dan pakaian seperti dalam foto di atas. "Tampang" para pemukanya memberi kesan yang cukup kuat tentang kondisi itu.

Menyikapi fenomena sosial demikian, pendekatan formal seperti penindakan hukum atau pembubaran/ penyegelan kelompok bukan solusi terbaik dan berkelanjutan.  

Mereka, apapun motif yang melatar-belakangi,  adalah bagian riil kehidupan sosial yang ada di sekitar kita. Masyarakat tak perlu lagi disuguhi cerita-cerita "horor" yang berlabel penegakan hukum. 

Bahwa  hal itu penting, pasti. Tapi, tak perlu menambah beban sosial dari masih tingginya derajat ketidakpercayaan masyarakat kepada proses yang lebih penting : penegakan  keadilan.