Kontroversi Pejabat Pemko Medan: Dari Global forum 2016 Hingga Jet Gate

Beberapa minggu ini, kolom opini di Harian Analisa Medan banyak memaparkan permasalahan yang terjadi di kota Medan. Besarnya atensi masyarakat terhadap persoalan yang terjadi seharusnya dapat mempermudah pekerjaan rumah Pemko Medan agar dapat bergerak cepat dan bekerja nyata mengatasi permasalahan tersebut. Sebaliknya, kurangnya respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dimasyarakat menyebabkan pesimisme yang timbul dikalangan masyarakat terhadap kepemimpinan saat ini.

Tahun 2015, Pusat Studi Kota Medan (PuSKoM) merilis survey tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja walikota Medan (MedanBagus.com, 6/7). Bukan mendokrak kinerjanya menjadi lebih baik, Pemko Medan semakin memperburuk citranya dimata masyarakat dengan pemberitaan hangat dimedia massa lokal sumatera utara terkait menghadiri Global Harbor Cities Forum 2016 di Taiwan.

Hadirnya Pejabat negara dalam forum internasional adalah hal yang lumrah dan tidak ada yang salah akan hal tersebut. Tetapi dalam kenyataannya bahwa banyak penyelewengan dan esensi kehadiran melenceng dari tujuan sehingga digunakan untuk ajang rekereasi dan kepentingan pribadi. 

Kalau anggaran yang digunakan adalah anggaran pribadi tentu tidak akan menjadi sorotan tajam dari masyrakat tetapi kebanyakan yang terjadi dilapangan dibebankan kepada anggaran negara yang notabene berasal dari uang rakyat. Misalnya dilaporkan oleh Fitra pada tahun 2012 yang lalu mencatat anggaran studi anggaran 13 orang anggota DPR ke brasil dan amerika serikat  menghabiskan dana mencapai Rp. 2,89 miliar (Tempo, 13/12). Bisa dibayangkan dengan dana tersebut diaplikasikan untuk kebutuhan masyarakat yang sedikit banyak dapat langsung dirasakan.

Mengingat akan riskannya penyelewengan baik itu penyelewangan dana dan tujuan dari kunjungan ke luar negri. Evaluasi efektifitas dan efesiensi yang perlu dilakukan oleh pejabat negara. Evaluasi efektifitas perlu untuk dikaji mengingat tujuan dari kunjungan atau hadir diforum itu sendiri adalah benar-benar untuk kepentingan dan diperlukan oleh rakyat. Evaluasi bertujuan agar tercapainya efektifitas dan realisasi ilmu atau kebijakan yang baik dari luar negri untuk dapat langsung dirasakan masyarakat. Evaluasi efesiensi adalah pemaksimalan jumlah dan kompetensi yang melakukan kunjungan. Kunjungan keluar negri sejatinya menjadi daya tarik sendiri bagi pejabat Negara. Plesiran masih terpatri dimindset pejabat sehingga berpengaruh pada mentalitas mengakibatkan seringnya terjadi overload (kelebihan) jumlah peserta. Kebijakan seperti membawa anggota keluarga dan bahkan sampai bidang yang tidak berkepentingan pun bisa ikut mengakibatkan bengkaknya biaya yang dibebankan kepada negara. 

Kontroversi Transportasi

Boomingnya foto-foto perjalanan dinas pejabat Pemko Medan yang terpublikasi lewat akun Facebook Muhammad Andi Syahputra, Kepala Bagian (Kabag) umum Pemko Medan adalah hal biasa karena ia seorang pejabat negara yang dikenal luas dilingkungan pemerintahan Kota Medan tetapi yang membuat polemik adalah ia berada didalam pesawat carteran atau jet pribadi. Bagaimana mungkin seorang pejabat negara melakukan perjalanan dinas menggunakan jet pribadi?

Polemik yang terjadi berkaitan dengan penggunaan transportasi super mahal tersebut membuat tanda tanya besar apakah ini menggunakan anggaran daerah atau ada yang menyediakan secara gratis. Seandainya ini benar berapa uang rakyat yang digunakan oleh pemko Medan hanya untuk kesenangan segelintir pejabat. Dan jikalau ini disediakan secara gratis, ini akan menjadi gratifikasi yang diterima pejabat Pemko Medan yang akan semakin memperpanjang rekor kota medan sebagai kota terkorup diIndonesia.

Kalaupun menggunakan pesawat komersial, pejabat Pemko Medan dapat memberikan transparansi anggaran, berapa hari dan berapa jumlah pejabat Pemko Medan yang berangkat ke Taiwan. Bahwa kebijakan ini dapat memberikan terobosan baru bagi pemerintahan Dzulmi eldin yang baru seumur jagung.

Bagaimanapun juga, sudah sangat lama masyarakat Medan memimpikan transparansi dan Pemko Medan seharusnya dapat mengklasrifikasi dengan resmi, cepat dan berani agar tidak terjadinya opini negatif meluas serta kecurigaan yang mendalam pada masyarakat.  

Urgensi  Menghadiri forum internasional