Mohon tunggu...
Ken Orok
Ken Orok Mohon Tunggu... -

Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa segeralah anda periksakan kesehatan jiwa anda sebab, semakin sering bergaul dengan dunia virtual maka akan menunjukkan semakin tinggi tingkatan stress seseorang. Mengacu hasil penelitian tersebut, menjadi kompasianer teraktif perlu segera memeriksakan kesehatan jiwanya.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Sidang Paripurna DPR Menuju Kompromi Politik ?

26 Februari 2010   17:06 Diperbarui: 26 Juni 2015   17:43 139
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

[caption id="attachment_82339" align="alignleft" width="250" caption="Aburizal Bakrie"][/caption] Meski sikapnya dalam kasus Century Golkar dianggap membelot, namun Golkar tetap meyakini SBY tidak mungkin melakukan Reshuffle kabinet ataupun akan mengeluarkan Golkar dari koalisi. Demikian pandangan Idrus Marham yang bertindak sebagai ketua Pansus Angket maupun Priyo Budi Santoso wakil ketua DPR dari partai golkar mengenai tidak sejalannya dalam bailout bank Century. Kedua kader Golkar ini berpendapat hal yang sama bahwa upaya Golkar dalam pengungkapan kasus Century ini justru berniat untuk menjalankan prinsip koalisi. Dimana membangun good governance termasuk dengan bersikap kritis atas kebijakan pemerintah yang dianggap salah. Dengan mengungkap kasus Century ini justru kita ingin memperkuat koalisi. Karena mengkritisi pemerintah juga dalam rangka membangun good governance," jelas Idrus yang juga Ketua Pansus Angket Century disela2 Rakernas Golkar malam ini. Berbeda dengan kedua kadernya tersebut,  Aburizal Bakrie tidak menghendaki adanya voting dalam penentuan sikap terhadap penyelesaian kasus Bank Century.  Artinya, golkar menginginkan sebuah kompromi. [caption id="attachment_82341" align="alignleft" width="300" caption="Tidak bersedia mundur"][/caption] Amin Rais sebagai sesepuh PAN sangat keras menghendaki Boediono dan Sri Mulyani mundur, sebaliknya dibawah kepeminan Hatta Rajasa PAN berani mengatakan tidak atas himbauan Amien Rais padahal selama ini Hatta Rajasa dikehendaki oleh Amin Rais sebagai wapres. Sementara itu, Boediono maupun Sri Mulyani tidak bersedia mundur dari jabatannya, tentunya karena dukungan SBY. PKS yang menginginkan Tifatul Sembiring sebagai wapres dalam pandangan pansus bersuara keras dengan alasan untuk memperkuat citra pemerintahan yang bersih. Demikian juga PDIP sama saja, Taufik Kiemas bersuara lain dengan fraksinya dipansus. Disamping itu, para analispun menyarankan agar Boediono dan Sri Mulyani Mundur karena sudah dinilai kehilangan legimitasi. Sementara para analis lain mengatakan hampir mustahil dilakukan pemazgulan mengingan qourum yang dibutuhkan tidak akan terpenuhi.  Dilain pihak ada yang berharap SBY melakukan tindakan. Bagaimana dengan SBY ?.  Melihatan latar SBY yang militer dan karier bidang sospol dan teroterial, diyakini SBY adalah seorang yang ahli dalam strategi perang dan penguasaan wilayah. Seorang yang ahli dalam strategi militer tersebut tentunya memahami sekali kekuatan dirinya.  Memahami kekuatan diri adalah syarat mutlak dalam menyusun sebuah strategi sehingga dapat menentukan secara tepat kapan maju kapan berdiplomasi. [caption id="attachment_82344" align="alignright" width="298" caption="Lambaian Selamat Tinggal...?"][/caption] Melihat sikap parpol tersebut diatas, berseberangan dengan partai demokrat bukan berarti berseberangan dengan SBY bahkan terkesan seperti menjilat SBY. Wajar saja, kekuasaan ada ditangan SBY, hak prerogatif menduduki bagian dari kekuasaan berada ditangan SBY.  Sikap fraksi di pansus sesungguhnya adalah sebuah arena menciptakan bargaining politik, semua partai bersikap dua muka, suara fraksi tidak sejalan dengan petinggi partainya. Sebuah strategi telah pula dijalankan oleh SBY, jubir kepresidenan, satgas atau partai demokrat secara bebas dapat bercerita tentang pandangannya, polemikpun berkembang sejalan dengan opini yang diangkat. Isu resufle kabinet, isu penegakan hukum yang dikaitkan dengan pansus adalah isu yang sengaja dikembangkan untuk melihat kekuatan para opoisi. Elit parpolpun mulai melunak, menghendaki kompromi dalam sidang paripurna DPR dalam penentuan sikap akhir  mengenai bailout Bank Century.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun