Menolak Rekonsiliasi Semu
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Sabtu kemarin (9/1) saya diundang Rekat, LSM binaan Jend TNI (purn) Ryamizard Ryacudu. Ada 60 tokoh yang diundang. Mulai dari akademisi, aktifis, ulama, jenderal purnawirawan, ekonom, pengamat, hingga anggota DPR.
Rekat menggagas tentang integrasi dan upaya menjaga keutuhan NKRI. Ini ide baik, dan mesti terus ditularkan ke semua jejaring anak bangsa. Semakin masif penularan, maka semakin banyak yang akan ikut memikirkan dan memikul tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Sayangnya, acara sebagus ini tidak banyak diliputi media.
Dalam pertemuan itu, saya tidak berkesempatan untuk bicara. Diantaranya karena memang waktunya terbatas. Saya juga lebih suka diam dan memahami lebih dulu kemana arah Rekat ini. Apa gagasan yang akan dikontribusikan untuk masa depan bangsa. Di undangan juga tidak disertakan tema yang akan jadi panduan dialog dalam pertemuan itu. Maka diam, mendengarkan, dan menjadi pembelajar di tempat yang belum dikenal, akan lebih bijak.
Alasan yang lebih jujur sesungguhnya, karena mungkin moderatornya, yaitu Dedi Gumelar (Miing) dan Fristian Griec tidak kenal saya. Mau kasih waktu gimana, kenal aja kagak. Hehe
Melalui tulisan ini, saya ingin sedikit menyampaikan gagasan. Semoga tulisan ini sampai juga ke peserta diskusi Rekat sabtu kemarin. Terutama pimpinanya, Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu. Tak lupa juga kepada host terkenal, Om Miing.
Rekonsiliasi! Kata ini menjadi sakral akhir-akhir ini. Sering diperbincangkan, bahkan juga "mendadak" menjadi arus utama dalam diskusi Rekat kemarin.
Kata "rekonsiliasi" tidak muncul tiba-tiba. Tentu, ada pemicunya. Yaitu keresahan bangsa atas kegaduhan sosial yang selama ini terjadi. Saya tak perlu merinci sumber kegaduhan itu. Karena, dua belah pihak yang terbelah pasca pilpres 2019 saling klaim dan lempar tuduhan.
Atas kegaduhan itu, sejumlah tokoh merekomendasikan untuk diadakan "rekonsiliasi  nasional" . Antara siapa dan untuk apa?
Dua pertanyaan ini harus lebih dulu dijawab.
Kalau ada kebijakan, lalu dikritik. Apakah si pembuat kebijakan dan pengkritiknya harus rekonsiliasi? Tentu tak tepat. Tapi, kalau rekonsiliasi diartikan koalisi, gak tepat juga.
