Mengapa jadi tak berbeda dengan mereka yang terus bikin rakyat susah dan menderita, karena yang dipikir hanya harta dan tahta. Tidak ada militansi dan nasionalisme, apalagi jejak-jejak menuruni negarawan. Kasihan rakyat desa.
Lebih miris, Aksi pemimpin desa versi Kemendagri ini menuai reaksi dari Apdesi yang 'resmi'. Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid menyatakan bahwa yang mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi ini tidak berbadan hukum. Nah lho?
Kok bisa? Malah pemimpin desa ini berencana menggelar deklarasi dukungan untuk Jokowi itu, baru 'diakui' Kemendagri sehari sebelum Silatnas di Istora Senayan dilaksanakan.
Padahal, Apdesi yang resmi berbadan hukum dan sudah tercatat di Kemenkumham sejak 2016. Sementara yang menggelar Silatnas, nama ormasnya DPP APDESI, tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kemenkumham.
Bekalnya hanya memegang Surat Keterangan Terdaftar di Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dan SKT ini baru terbit sehari sebelum acara Silatnas digelar. Selatnas adalah Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Luar biasa.
Mengapa bisa sampai segitunya, asosiasi pemimpin desa yang tak resmi bikin manuver? Dugaannya, ada aktor di balik manuver politik yang berencana menggelar deklarasi. Saat Selatnas,
di depan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Â Luhut Binsar Pandjaitan, para kepala desa ini meminta agar masa jabatan Presiden Jokowi ditambah lagi.
Bahkan, para kepala desa ini, mendukung tiga periode untuk Jokowi karena bentuk balas budi. Selain itu, Jokowi sudah mengabulkan sejumlah permintaan yang mereka ajukan seperti gaji setiap bulan, mengabulkan penambahan dana operasional yang diambil dari dana desa.
Pun karena Jokowi setuju proses pencairan SPJ dana desa disederhanakan. Tak hanya itu, kepala desa juga diberi diskresi terkait penggunaan BLT desa.
Pertanyaannya, para Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi tak resmi ini, apa pura-pura tak paham, semua dana itu dari rakyat. Sementara, rakyat Indonesia kini sedang kesusahan. Berapa jumlah Kepala Desa dibandingkan rakyat yang dipimpinnya di desa-desa?
Tapi, Asosiasi ini ditengarai berada di balik manuver politik, karena sejumlah menteri Jokowi sepertinya menjadi bagian dari organisasi ini. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Meski Asosiasi 'versi Kemendagri' ini mengaku bergerak sendiri, namun kuat dugaan mereka diarahkan.
