Namun, terkait hal ini, dalam keterangan pers yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dengan sikapnya, tetap kukuh dan mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tetap memilih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro ketimbang lockdown yang diusulkan banyak pihak dalam menekan lonjakan kasus Covid-19.
Jokowi berpendirian bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat dan meminta berbagai pihak dan masyarakat tidak perlu mempertentangkan.
Alasannya, apabila PPKM mikro terimplementasi dengan baik disertai penguatan tindakan di lapangan, semestinya laju kasus bisa terkendali dengan baik.
Namun, dalam pernyataannya, Jokowi sebenarnya menjawab sendiri bahwa esensi lockdown dan PPKM mikro memang berbeda, karena PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat.
Lalu, dengan tradisinya, melempar lagi kesalahan kepada pihak lain di luar pemerintah pusat, dengan meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota, untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM mikro, optimalkan posko-posko yang Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan.
Sejatinya, dengan pernyataannya meminta gubernur, bupati, dan wali kota, untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM mikro, optimalkan posko-posko yang Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan, yang memang selama ini tak kunjung berhasil, seharusnya ada tindakan lebih dari sikap kukuhnya tersebut.
Bila menyatakan esensi lockdown dan PPKM mikro sama, mengapa PPKM mikro masih sporadis di beberapa tempat? Apa kendala di tempat yang lain? Hingga PPKM mikro yang esensinya dibilang sama dengan lockdown juga tak bisa berjalan dengan benar, tertib, disiplin, tegas, di semua daerah Indonesia?
Nyatanya, corona bukan semakin mereda, perkantoran, kampus, sekolah terus ada klaster corona, dan terutama keluarga dan anak-anak pun kini menjadi klaster corona yang meningkat pesat hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Jadi, esensi lockdown dan PPKM mikro memang tidak sama. Alasan mengapa PPKM mikro, karena rakyat tetap harus bisa hidup dengan perekonomiannya sendiri. Karena harus hidup dengan perekonomiannya sendiri inilah, rakyat tak bisa patuh dengan PPKM mikro. Abai dan tak peduli dengan protokol kesehatan.
Banyak rakyat yang justru memiliki moto, lebih baik mati kena corona, dari pada mati kelaparan. Bila patuh pada PPKM mikro, bantuan sekadarnya dari pemerintah yang juga tak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan saja, masih banyak yang salah sasaran, banyak rakyat yang tidak kebagian. Salah data, sampai bantuan sosial hanya jadi ladang korupsi elite partai yang duduk di pemerintahan.
Hasil dari lockdown dan vaksinasi di Euro 2020
