Sejak ditunjuk sebagai Menteri Sosial (Mensos) oleh Presiden Jokowi, Â Tri Rismaharini terus menjadi perbincangan netizen dan warganet. Bahkan, selain banyak yang menuduh aksi blusukannya di DKI sebagai pencitraan, pun banyak yang menjulukinya sebagai artis baru.Namun, atas aksinya ini, banyak pihak yang menyebut "akting" Risma ini memang sangat politis, mengingat siapa pemimpin DKI sekarang yang selama ini juga terus menjadi seteru bagi partai politik, elite partai, dan pendukung partai yang menaungi Risma.
Kendati Risma beralasan dan membela diri bahwa apa yang dilakukannya adalah sama saat menjadi wali kota, tapi Risma lupa, jabatan Mensos itu untuk Republik Indonesia, bukan untuk DKI Jakarta.
Tanpa Risma hadir sebagai Mensos, DKI Jakarta selama ini terus dijadikan lahan seteru oleh pihak pemerintah pusat yang notabenenya adalah didukung oleh partainya Risma. Sehingga, hadirnya Risma malah seolah memang sengaja untuk terus menggencet pemimpin DKI.
Aksi Risma, bukan malah menuai pujian, namun melahirkan bajir nyinyiran karena dilakukan di waktu dan tempat yang tidak tepat.
Banyak sekali pihak yang meminta Risma
fokus saja pada pekerjaan utamanya daripada blusukan ke sana kemari, tapi di DKI. Apa Risma akan mampu blusukan ke 34 provinsi dengan kota-kota dan kabupatennya, selama masa jabatannya, bila alasannya DKI baru yang pertama?
Risma seharusnya berhitung dan cermat, dibanding melakukan aksi di DKI yang dapat dibaca hanya bertendensi politik.
Yakinkah program blusukannya akan mampu menjamah seluruh negeri? Kalau yakin, tanpa diinformasikan ke seluruh negeri, maka di setiap daerah pasti rakyat akan banyak yang bersiap akting jadi tunawisma dan pemulung atau lainnya, agar tertangkap oleh Risma seperti yang terjadi di DKI. Tiba-tiba saja di Thamrin dan Sudirman ada pemulung dan tunawisma.
Mengapa blusukan menjadi pilihan pertama kegiatan Risma sejak awal bertugas jadi Mensos. Selain suasananya jadi kental pencitraan, akting, politis, blusukan menandakan tak kreatif dan tak inovatof.
Wahai Bu Risma, tunaikan saja amanat yang diberikan Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. Â
Bekerjalah dengan prioritas saat ini, yaitu mendistribusikan bantuan karena dampaknya sangat besar untuk membantu masyarakat kecil di masa pandemi. Untuk urusan blusukan bisa diserahkan ke jajaran di bawahnya atau pemerintah daerah.
Pikirkan dan lakukan bagaimana bantuan yang distribusikan oleh presiden itu bisa tepat sasaran sebab anggaran Kemensos itu besar. Dari berbagai informasi ada sekitar Rp 92,8 triliun, itu bukan anggaran yang kecil.
Jadi, bila anggarannya tepat sasaran, tepat waktu, maka akan berdampak besar untuk mengangkat kemiskinan. Sebab, sudah bukan rahasia publuk, persoalan yang paling mendasar adalah tentang data. Apakah data penerima yang diberikan itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan?
