Tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bangun? Dalam waktu berdekatan menangkapi politisi yang menteri dengan mudahnya.
Mengapa hingga kini tak ada perintah penangkapan Harun Masiku. Apa karena Harun Masiku ada kaitan dengan sekjen partai pemenang pemilu dan sebagainya? Apa dia hilang begitu saja? Atau memang disembunyikan karena akan dapat membongkar "semuanya?" Apakah Harun masih hidup atau sudah tiada?
Masyarakat hanya bisa menebak. Namun, yakin eksekutif dan KPK tahu di balik ini semua.
Setelah Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB), menjadi menteri keempat yang terjerat kasus korupsi, adalah menteri di era kepemimpinan Presiden Jokowi akan menyusul?
Sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2019), dua menteri sudah terjerat kasus korupsi, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi serta dan Menteri Sosial Idrus Marham.
Kini, di periode kedua (2019-2024), KPK juga sudah menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan tak
tak berselang lama, menjerat Juliari.
Menariknya lagi, ternyata keempat menteri tersebut berasal dari partai politik. Idrus, kader Partai Golkar. Imam, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Edhy kader Partai Gerindra, dan Juliari, politikus PDI Perjuangan.
Menjadi pertanyaan publik
Terjeratnya para menteri yang berasal dari partai politik ini, selain mengukuhkan bahwa siapa pun yang terlibat dan bergelut dengan partai, tentu akan sangat dekat dengan urusan korupsi. Pasalnya, sudah bukan rahasia lagi, para politikus tentu istilahnya harus mengembalikan "modal" yang secara realistis susah terpenuhi, sehingga harus bermain dengan jalan pintas.
Khusus di periode kedua pemerintahan Jokowi, awalnya publik benar-benar kaget, karena KPK yang sudah tidur dan ditidurkan, tahu-tahu bisa bangun. Lalu bisa menjerat seorang menteri. Menteri itu pun berasal dari Partai Gerindra, partainya Prabowo, lawan Partai PDI Perjuangan yang mengusung Presiden terpilih.
Publik pun bertanya, ada apa dengan KPK? Kok menteri dari Partai Gerindra yang diringkus? Apa para menteri dari partai lain juga tak korupsi? Apakah ini sekadar skenario dan intrik halus dalam strategi pembunuhan karakter partai?
