Tanggal 3 Oktober 2022 Partai Nasdem telah secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 yang akan mereka usung nanti. Dan pada hari ini saya telah melihat spanduk Anies telah mulai bertebaran di tepi jalan walau sebenarnya masa kampanye belum mulai. Justru mereka mencuri start sebelum KPU membuka pendaftaran dan mengatur masa kampanye, seperti halnya pada peristiwa penyebaran tabloid Anies di Mesjid di Kota Malang dimana Bawaslu juga akan kesulitan untuk memberi sanksi kepada Anies Baswedan karena aturan yang ada belum bisa  diterapkan untuk mengatur dan menindaknya sebagai pelanggaran sepanjang belum ada pendaftaran dan penetapan calon presiden RI 2024.
Prediksi saya Anies Baswedan justru lebih menikmati lagi kebebasan untuk safari atau kampanye keseluruh pelosok tanah air setelah tidak menjabat Gubernur DKI Jakarta lagi setelah tanggal 16 Oktober 2022. Tidak ada lagi yang akan mempertanyakan kehadirannya di suatu daerah yang bukan bagian dari wilayah kerjanya. Dia akan memaksimalkan keberadaan kantor dan perwakilan partai dan ormas yang ada di daerah yang mendukungnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut maka calon saingan atau kompetitor Anies Baswedan juga harus bertindak lebih cepat juga. Partai PDIP sebagai pemenang pemilu dan pengusung Presiden Jokowi juga harus melakukan hitung hitungan lebih cepat tentang siapa Capres yang akan dimajukan. Puan Maharani yang merupakan calon utama yang coba untuk dimajukan sebagai capres 2024 dapat dikalkulasi probalitas / kemungkinan untuk bisa menang jika maju dalam kontestasi Presiden RI 2024 dengan sisa waktu yang tersedia. Memang politik bukan hitung hitungan matematik dimana bisa terjadi blunder dalam waktu singkat yang bisa merubah arah angin.
Jika memang dari perhitungan probabilitas nama Puan Maharani tidak menjanjikan kemenangan maka PDIP harus berbesar hati, dari pada jabatan Presiden Republik Indonesia tidak didapat dan posisi partai pemenang pemilu juga lepas dari PDIP. Mau tidak mau PDIP harus merelakan tiket calon presiden kepada kader terbaiknya yang lain yakni Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo yang awalnya unggul dalam nama capres versi beberapa survey akan secepatnya tersalib oleh Anies Baswedan yang bebas bersafari keliling Nusantara.
Apabila nama Ganjar Pranowo telah direlakan oleh PDIP untuk maju sebagai Capres RI 2024 akan harus dicarikan calon wakil presidennya yang bisa mengimbangi Ganjar Pranowo dan bersaing dengan calon wakil presiden dari Anies Baswedan yang kemungkinan besar AHY atau Hj Khofifah Parawangsa. Kalau saya sendiri untuk memastikan semua program kerja Jokowi bisa berkesinambungan terutama pemindahan Ibukota Negara RI yang baru ke Kalimantan Timur maka yang jadi calon wakil presidennya adalah Joko Widodo sendiri.
Jika Ganjar Pranowo dan Joko Widodo dimajukan dalam Kontestasi Capres-Cawapres RI 2024 hampir pasti semua simpatisan dan pendukung Jokowi akan mendukung pasangan ini termasuk sebagian pemilih dari partai lain yang tidak mengusungnya dan hampir pasti memenangkan kontestasi, tinggal masalahnya apakah Joko Widodo bersedia turun jabatan dan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jika melihat kharakter Jokowi sehari harinya maka beliau mungkin bersedia karena beliau tidak gila jabatan atau gila hormat, buktinya Jokowi santai saja dikatakan sebagai petugas partai  oleh  Megawati. Yang paling utama bagi Jokowi dia memiliki legalitas dan otoritas untuk melaksanakan ide yang menurut beliau benar. Apalagi melihat kharakter Ganjar Pranowo yang secara sepintas hampir se-tipe dengan Jokowi maka tidak terlalu dikhawatirkan terjadi pergesekan dalam pembagian tugas dan wewenang sebagai pemimpin negara republik Indonesia.
