PPDB Bermasalah, Ubah Paradigma Pengelolaan Sekolah Negeri-Swasta
Hampir tiap tahun pada bulan Juni-Juli kita mendapat sajian masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sekolah negeri di media masa dan media sosial. Permasalahan ini bukan saja terjadi pada jenjang SMA, tapi juga SMP dan SD. Bukan saja di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota kecamatan.
Dulu sebelum sistem zonasi diberlakukan, sumber permasalahan terdapat adanya rasa keadilan yang terganggu. Hal itu karena untuk bisa masuk sekolah negeri tertentu (favorit), siswa bersangkutan harus memiliki nilai tinggi. Ya, nilai tinggi dari jenjang sekolah sebelumnya yang tertuang dalam daftar Nilai Ebtanas Murni (NEM), atau kemudian menjadi Nilai Ujian Nasional (NUN). Â
Seorang siswa yang rumahnya berdampingan dengan sekolah yang dimaksud tak bisa masuk, lantaran nilainya rendah dibanding nilai pendaftar yang ada. Meski jarak rumahnya jauh dari sekolah, siswa yang memiliki nilai tinggi dapat menyingkirkan siswa yang nilainya rendah.
Memang ada celah bagi siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah dimaksud, bisa mendaftar dan diterima. Yakni melalui program bina lingkungan namanya. Namun, jumlah yang diterima tidak signifikan. Dan kadang mengundang kecurigaan dalam pelaksanaannya. Pasalnya, yang mendapat program bina lingkungan kadang hanya yang memiliki privilege tertentu.
PPDB Sistem Zonasi
Saat ini dan beberapa tahun yang lalu, sistem penerimaan siswa baru sudah berubah. Tidak lagi berpatokan pada nilai, melainkan jarak rumah calon siswa dari sekolah dan usia minimal calon siswa atau lebih dikenal dengan sistem zonasi. Artinya, semakin dekat rumah calon siswa dengan gedung sekolah, ditambah usianya memenuhi syarat, maka semakin besar peluang untuk diterima.
Sistem ini ingin mendorong agar semua sekolah negeri berkualitas. Tidak perlu ada lagi sekolah favorit yang menjadi "rebutan" calon siswa baru. Selain itu, dimaksudkan juga agar semua anak usia sekolah mendapat hak pendidikan yang berkualitas.
Namun, apa yang terjadi? Mengingat jumlah gedung sekolah negeri jenjang di atasnya lebih sedikit dari jenjang sekolah di bawahnya dan juga jumlah lulusan jenjang di bawahnya lebih banyak dari daya tampung sekolah jenjang di atasnya, maka sistem zonasi ini menemui kendalanya.
Belum lagi adanya persebaran gedung sekolah negeri yang tidak mendukung sistem zonasi ini. Artinya, ada ketimpangan lokasi gedung sekolah negeri di suatu wilayah.
