Setelah menunggu penantian dan perdebatan yang panjang, akhirnya Presiden RI Joko Widodo memilih Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian RI. Pengusulan nama ke DPR, hingga pelantikan pada tanggal 13 Juli 2016 lalu berjalan lancar tanpa ada hambatan yang mengganggu. Secara pribadi saya mengucapkan Selamat kepada Jenderal Pol. Tito Karnavian, P.hD atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Sebagai seorang Jenderal Muda dan segudang prestasi tentu banyak harapan yang dialamatkan untuk membawa Institusi Polri bekerja lebih professional untuk Indonesia yang lebih baik.
Sejak era reformasi sampai saat ini, peran Polri sangat sentral dan paling sering disorot oleh berbagai elemen masyarakat. Tidak bisa dipungkiri wewenang yang dimiliki Polri sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 sangatlah besar. Tugas pokok POLRI yaitu 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 2) menegakkan hukum, dan 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan jumlah personel sebanyak sebanyak 429.711 personel (data tahun 2015) tentu masih belum ideal jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 220 juta jiwa. Tetapi tuntutan masyakat agar Polri selalu bekerja secara professional menjadi tantangan bagi Kapolri yang baru.
Tantangan Kapolri ke depan.
Paling sedikit ada 3 tantangan besar yang harus dibenahi oleh Kapolri baru yang bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak. Ke tiga point ini bisa juga dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kapolri dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan tertinggi di Korsp Tribrata tersebut.
1) Korsp Lalu Lintas (Korlantas)
Korlantas memiliki tugas pokok untuk membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Tugas Korlantas yang sering di sorot oleh masyarakat umum adalah penerbitan SIM (surat izin mengemudi). Kedepan sebaiknya proses pengurusan SIM benar-benar lebih transparan. Dalam tulisan saya sebelumnya banyak membahasa mengenai pengurusan SIM agar lebih transparan dan professional, sehingga saya tidak membahas lebih banyak dalam tulisan ini.
Disisi lain kinerja Korlantas yang sering bersentuhan dengan masyarakat umum adalah mengenai profesionalisme Polisi Lalu Lintas (Polantas). Kinerja Polantas dalam mengurai kemacetan lalu lintas sejauh ini sudah cukup baik. Hanya saja perlu ditertibkan oknum anggota Polantas yang kerjanya hanya melakukan “razia” tanpa surat tugas. Memberhentikan pengendara sepeda motor/mobil tanpa alasan yang jelas. Jika kita menginginkan masyarakat patuh terhadap aturan dan tertib berlalu lintas, maka Polri harus lebih dahulu melakukannya dan memberikan contoh yang baik.
2) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)
Tugas pokok Bareskirim adalah bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Banyak keluhan masyaraakat terhadap tugas Polri di bidang Reskrim. Salah satunya adalah mengenai “biaya melapor” jika masyarakat melaporkan suatu kasus tertentu. Sebagai pengayom masyarakat, sebagaimana tugas pokoknya sudah sepatutnya wajah Bareskrim lebih humanis dan ramah tanpa meninggalkan sikap Ketegasan dan Profesionalitasnya. Pada tahun 2011 yang lalu saya teringat pada sebuah acara seminar di salah satu hotel di Jakarta Selatan.
Salah satu pembicara yang hadir saat itu adalah Walikota Solo yang saat itu di pimpin oleh Ir. Joko Widodo. Dalam presentasi materinya beliau banyak melakukan perubahan setelah menjadi walikota. Salah satu perubahan yang beliau lakukan adalah mengubah Penambilan Satpol PP yang sebelumnya kelihatan sangar menjadi lebih humanis dan ramah. Salah kunci sukses kita membagun Indonesia tentu harus dimulai dari sikap dan mental yang baik. kita berharap dibawah kepemimpinan Kapolri yang baru, Polri dapat menjadi pioner dalam perubahan Sikap, Mental untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang lebih baik.
3) Reformasi Birokrasi
