Perpres 19/2016: Penyesuaian Premi Ditunda?

Edit 31/3/2016 13.00 WIB

Berdasarkan berita yang dilansir pukul 11.08 hari ini di sebuah media, bahwa penyesuaian premi untuk kelas 3 diputuskan untuk ditunda. Tetapi besaran premi untuk PBI tetap ke 23 ribu.. Artinya?

1. Terjadi penurunan ketersediaan dana jaminan sosial, sekitar 4.500 rupiah kali 10 juta peserta mandiri kelas 3 (dari asumsi kasar 50% dari seluruh peserta mandiri per Januari 2016), berarti sekira 45 M per bulan atau 405 M untuk sampai akhir tahun (9 bulan sejak April 2016). Nampaknya pemerintah memilih menyediakan dana talangan sebesar itu untuk menutupnya. Artinya pula, estimasi defisit akan bertambah sekitar 0,5 T.

2. Berarti masih terjadi bahwa pemerintah menanggung PBI lebih rendah daripada kelompok mandiri kelas 3. Seharusnya minimal sama. Memang saat ini rasio klaim PBI masih relatif rendah, tetapi tentu justru mari ditingkatkan agar utilitasnya lebih signifikan. Dengan demikian, rasio klaim yang masih relatif rendah itu tidak bisa dijadikan alasan. 

Apapun, kalau memang sudah diputuskan, kita harus tetap mengawal agar pelaksanaannya bisa semakin baik. 

#SalamKawalJKN

Tulisan awal:

Perpres 19/2016 ditandatangani 29 Februari 2016, diundangkan 1 Maret 2016. Tanggal 10 Maret 2016 ada keterangan melalui Direktur Utama BPJSK bahwa Presiden meminta agar tak ada kenaikan premi yang dibebankan pada peserta, sampai program ini dirasakan manfaatnya dengan baik. Pada 17 Maret 2016, diberitakan bahwa Presiden mempertimbangkan kemungkinan menunda penyesuaian premi JKN. Pada tanggal 28 Maret 2016, diberitakan bahwa pemerintah akan memutuskan jadi tidaknya penyesuaian tersebut pada hari Senin kemarin. Tetapi ternyata belum jadi diputuskan. Pada hari tanggal 29 Maret 2016, diberitakan bahwa Presiden masih menunggu laporan hasil Rakor Kemenko PMK. Hari ini, 31 Maret 2016, adalah hari terakhir untuk memutuskan, karena bunyi Perpres 19/2016 menyebutkan mulai berlaku 1 April 2016. 

Sisi lain, salah satu alasan penyesuaian besaran premi adalah mendudukkan bahwa anggaran pemerintah untuk PBI, benar-benar digunakan untuk kelompok PBI. Dalam Diskusi JKN 28 Maret 2016 kemarin, seorang anggota DJSN menyebutkan bahwa data yang ada sekarang menunjukkan rasio klaim itu sekitar 70% untuk PBI, 100% untuk PPU eks Askes 100%, PPU Badan Usaha 70%, Mandiri (PBPU dan BP) 527%. Padahal kolektabilitas kelompok Mandiri ini sekitar 50% saja (ada diskusi lebih jauh soal ini, tetapi bukan itu fokus tuisan ini). 

Sisi lain, sebenarnya sejak awal JKN ada pertanyaan penting: mengapa besaran premi untuk PBI lebih rendah daripada besaran premi untuk Kelas 3 mandiri? Ini artinya, rakyat dipaksa menanggung lebih besar daripada yang disubsidi pemrintah. Tetapi pelajaran penting dari data 2 tahun JKN: anggaran pemerintah untuk PBI ternyata digunakan juga oleh kelompok non-PBI. Jadilah ketimpangan ini menjadi salah satu kajian analisis keputusan penyesuaian premi pada Perpres 19/2016. Semangatnya: ketersediaan anggaran, kelancaran pelayanan dan kesinambungan program. 

Sisi lain lagi, setelah ditetapkan, ada pernyataan keberatan dari DPR. Klausulnya: tidak membebani rakyat, karena belum berjalan lancar. Jadilah kemudian perdebatan, dan pernyataan untuk menimbang penundaan.