Merdeka atau mati !
Itulah slogan fenomenal para pejuang kemerdekaan, yang dengannya founding fathers Republik ini berhasil memproklamasikan kemerdekaan dan membentangkan sang merah putih di permukaan bumi Indonesia, kokoh tegar sejajar di antara ratusan bendera bangsa-bangsa dunia yg lainnya.
71 tahun kemudian, Republik tercinta ini masih terus harus berjuang di kancah peperangan yang berbeda, meski tujuannya sama, yakni demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Karena pada saat ini, bukan lagi berjuang merebut tiap jengkal tanah yg direnggut penjajah, namun berjuang membangun tiap jengkal wilayah kedaulatan bangsa dengan pembangunan yg merata dan mensejahterakan.
Sejenak memutar episode perjuangan 71 tahun yang lampau, terbayang betapa kerasnya upaya para pejuang mengumpulkan butir demi butir peluru. Merampas sepucuk demi sepucuk senjata untuk digunakan melawan penjajah. Meski berat namun kita lihat bahwa dukungan seluruh rakyat telah berhasil membawa bangsa ini melewati tantangan demi tantangan menuju pintu gerbang kemerdekaan.
Saat ini bangsa Indonesia sudah melangkah pada episode yang berbeda, di mana perjuangan seluruh rakyat diharapkan bukan lagi dengan menyediakan logistik persenjataan kepada para pejuang, tetapi logistik pembangunan melalui dana pemungutan pajak yang sangat sentral dalam porsi penerimaan negara.
Program-program pembangunan di tiap sudut bumi pertiwi sudah dicanangkan oleh presiden kita. Proyek-proyek infrastruktur telah siap dan sebagian bahkan sudah berjalan. Namun demikian untuk akselerasi yang lebih nyata, negara ini membutuhkan logistik yang luar biasa besar. Ribuan triliun sangat mendesak diperlukan dari peran serta masyarakat, karena APBN/APBD yang ada masih amat terbatas.
Melihat situasi dan kondisi tersebut, maka saat ini yang perlu diperkuat kembali adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak tidaklah berbeda dengan apa yang dilakukan rakyat dalam menyokong logistik para pejuang kemerdekaan 71 thn yang lalu. Betapa mulianya pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, sehingga melaksanakannya dapat dipersamakan dengan perjuangan rakyat tempo dulu, di kala mendirikan bangunan Republik Indonesia untuk pertama kalinya.
Beberapa hambatan psikologis bisa menjadi penyebab mengapa tax ratio yang juga merupakan salah satu indikator partisipasi membayar pajak masih belum memuaskan di tanah air kita. Persepsi yang tidak tepat perlu dihilangkan demi meningkatkan animo masyarakat dalam membayar pajak dan membangun bangsanya.
Tantangan masa perjuangan memang terasa lebih kentara, karena pasukan musuh ada di depan mata dan kekejamannya dirasakan seluruh rakyat. Adapun saat ini musuh-musuh bangsa meskipun relatif nyata dan dapat dirasakan namun kiranya belum dianggap sebagai ancaman yang patut dilawan bersama.
Pembangunan pada hakikatnya diperuntukan bagi pemberantasan musuh bersama tersebut. Musuh itu dapat berbentuk, ancaman keamanan, rasa ketidakadilan, ketimpangan pendapatan, masalah-masalah sosial serta berbagai macam persoalan lainnya yang perlu ditangani pemerintah. Kuncinya adalah ketika permasalahan itu sudah dirasakan masyarakat sebagai tidak hanya ancaman negara, tetapi juga ancaman bagi diri dan keluarganya, maka pada saat itulah kesadaran rakyat untuk aktif mendukung upaya-upaya pemerintah melalui pembayaran pajak akan meningkat.
Tantangan berikutnya adalah persepsi masyarakat yang masih menunjukan sedikit keraguan, tentang kemana dana pajak akan digunakan. Keraguan tersebut sayangnya juga latah disuarakan oleh mereka yang bahkan belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, tidak bisa dipungkiri perlawanan pasif maupun aktif banyak dilakukan masyarakat ketika dihadapkan pada keharusan untuk melaporkan seluruh penghasilan kena pajaknya.
