Bantuan sosial (bansos) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial akibat kemiskinan, bencana, atau pandemi. Bansos dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Bansos seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi sosial dan ekonomi.
Namun, dalam praktiknya, bansos sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam hal pengelolaan, distribusi, maupun dampaknya. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain adalah ketidakakuratan data penerima, penyelewengan dan korupsi, politisasi dan manipulasi, serta ketergantungan dan kemandekan. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya merugikan masyarakat penerima, tetapi juga mengancam demokrasi dan pembangunan nasional.
Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah politisasi bansos. Politisasi bansos adalah penggunaan bansos sebagai alat untuk mempengaruh, membujuk, atau memaksa masyarakat untuk mendukung atau memilih calon pemimpin tertentu. Politisasi bansos dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, atau calon pemimpin itu sendiri. Politisasi bansos dapat berbentuk langsung, seperti memberikan bansos secara selektif, diskriminatif, atau bersyarat kepada masyarakat. Politisasi bansos juga dapat berbentuk tidak langsung, seperti mengklaim atau mempromosikan bansos sebagai prestasi, program, atau janji politik.
Politisasi bansos dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan demokrasi. Dampak negatif bagi masyarakat antara lain adalah menurunnya kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan; hilangnya motivasi, kreativitas, dan produktivitas; serta meningkatnya ketergantungan, ketidakpercayaan, dan konflik sosial. Dampak negatif bagi demokrasi antara lain adalah menurunnya kualitas pemilu, partisipasi politik, dan representasi rakyat; hilangnya hak, kebebasan, dan keseimbangan politik; serta meningkatnya kecurangan, kekerasan, dan ketidakstabilan politik.
Menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024, politisasi bansos menjadi isu yang sangat penting untuk diwaspadai. Pasalnya, pilpres 2024 akan menjadi kontestasi politik yang sengit dan ketat, mengingat tidak ada calon petahana yang maju. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, tiga pasangan calon yang berpotensi maju adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketiga pasangan ini memiliki basis, elektabilitas, dan strategi politik yang berbeda-beda.
Dalam situasi seperti ini, bansos dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan atau kekalahan calon. Bansos dapat menjadi daya tarik atau daya tolak bagi masyarakat untuk memilih calon tertentu. Bansos juga dapat menjadi sumber dana atau sumber masalah bagi calon dalam mengelola kampanye. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh bansos yang diberikan oleh calon atau pihak lain. Masyarakat harus lebih kritis, cerdas, dan mandiri dalam menilai dan memilih calon yang berkualitas, berintegritas, dan berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat.
Untuk itu, masyarakat perlu melakukan beberapa hal berikut ini:
* Memahami hakikat dan tujuan bansos.
Bansos bukanlah hadiah, imbalan, atau utang yang harus dibayar dengan suara atau dukungan politik. Bansos adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dengan tanggung jawab dan kewajiban. Bansos juga bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sarana sementara untuk membantu masyarakat mengatasi kesulitan sosial. Tujuan akhir adalah mencapai kemandirian, kemajuan, dan keadilan sosial.
* Mengetahui kriteria dan mekanisme bansos.
