Mohon tunggu...
Boris Toka Pelawi
Boris Toka Pelawi Mohon Tunggu... Aktor - .

.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Adian Napitupulu Melengserkan Erick Thohir dalam "Kebutaan Politik" Jokowi

24 Juli 2020   12:00 Diperbarui: 24 Juli 2020   12:27 874
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Saat membaca berita pagi ini, ternyata masih ramai juga pertikaian antara Adian Napitupulu dan menteri BUMN Erick Thohir. Sebelumnya saya sudah menuli artikel tentang isu ini. Artikelnya berjudul "Dosa Jokowi" dalam Pertikaian Erick Thohir dan Adian Napitupulu" Silahkan buat yang ingin membaca. Dalam artikel itu saya menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan diam, padahal tidak elok membiarkan menteri dan teman separtainya berdebat di ranah publik.

Jika dalam artikel pertama saya mengesan Jokowi hanya diam, maka dalam artikel ini saya mengesankan Jokowi yang "buta. "Baru-baru ini Adian Napitupulu kembali angkat bicara karena merasa dituduh meminta jatah Komisaris BUMN. Dalam artikel sebelumnya saya sudah menuliskan bahwa, sikap Adian Napitupulu disebabkan janji politik Jokowi sendiri. Dalam hal ini Jokowi berjanji akan mengangkat teman-teman Adian Napitupulu dari aktivis 98 menjadi duta atau Komisaris BUMN.

Tapi Erick Thohir dianggap arogan karena tidak membuka komunikasi dengan Adian Napitupulu, bahkan menolak nama-nama yang disodorkan Adian Napitupulu. Padahal menurut Adian Napitupulu, masih banyak orang dalam koalisi Jokowi yang punya kompeten. Tidak seharusnya Erick Thohir mengambil orang dari luar.

Dalam hal ini saya setuju juga.Karena jika orang yang ditarik jadi komisaris itu secara politik tidak sejalan dengan Presiden Jokowi, bahkan ternyata berpaham radikal, hal itu akan membahayakan pemerintahan Jokowi sendiri. Maka dalam hal kehati-hatian, saya ada setujunya dengan maksud Adian Napitupulu.

Perlu diketahui, baru-baru ini Erick Thohir juga ditunjuk Jokowi sebagai ketua pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.Komite Kebijakan sendiri akan dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Namun menurut Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan adanya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional membuat Erick Thohir memiliki kewenangan yang luas. Bahkan disebut mirip Perdana Menteri.

Bagaimana relasinya dengan isu pertikaiannya dengan Adian Napitupulu? Dalam hal ini tampak Erick Thohir malah mendapat kepercayaan lebih dari Jokowi.Maka sebagai orang partai bukan tak mungkin Adian Napitupulu akan menghembuskan isu reshuffle untuk melengserkan Erick Thohir. Dalam hal politis, tentu tak perduli apakah Erick Thohir berkinerja baik atau tidak, selalu ada alasan untuk melengserkan seseorang jika tidak menguntungkan partai.

Walaupun reshuffle adalah kewenangan penuh presiden, tapi tekanan partai bisa saja menggoyang kenyamanan Jokowi. Sehingga mau tak mau, harus mengambil langkah yang diinginkan partai politik. Seperti yang dialaminya saat memilih wakil presiden, saat itu Jokowi sudah memilih Mahfud MD, tapi karena desakan partai akhirnya Jokowi memilih ma'ruf amin sebagai wakilnya.

Adian Napitupulu tampaknya juga tidak mau mengurangi tensinya terhadap Erick Thohir.Seperti baru-baru ini, Adian Napitupulu kembali mengungkit skandal Harley Davidson yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. 

Adian Napitupulu mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasus penyelundupan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Garuda tersebut. Adian juga menyindir pernyataan Erick Thohir yang menyebut ada 53 kasus korupsi di BUMN. Menurut dia, seharusnya Erick mengatakan atau melaporkannya ke lembaga hukum terkait seperti KPK atau Kejaksaan Agung, bukan ke publik. 

Adian juga mengaku bingung dengan logo baru Kementerian BUMN yang diluncurkan belum lama ini. Adian Napitupulu bingung apa korelasi dan urgentsi antara logo baru Kementerian BUMN dengan utang, PHK, dan wabah. Lalu Adian Napitupulu juga berkata, apakah itu dapat menjadi kriteria reshuffle? Dia menyerahkannya pada presiden dan partai politik.

Adian Napitupulu juga menyinggung tentang isu komisaris yang adalah orang titipan. Dengan tegas Adian Napitupulu menjawab semua jabatan komisaris atau pun direksi di BUMN merupakan titipan karena memang tidak pernah dibuka lowongan untuk jabatan tersebut. Sekaligus menulis surat terbuka dan menyinggung kondisi perusahaan negara yang mengkhawatirkan, salah satunya utang Garuda Indonesia yang membengkak beberapa bulan lalu. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun