Mohon tunggu...
Boris Toka Pelawi
Boris Toka Pelawi Mohon Tunggu... Aktor - .

.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Perlukah Negara Melakukan Penyadapan Demi Mencegah Teror?

14 Januari 2016   18:03 Diperbarui: 15 April 2019   12:22 999
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto ini dirilis oleh agensi berita China Xinhua, seorang pria tak dikenal dengan senjata, terduga pelaku, terlihat setelah ledakan menghantam kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016

Kasus teror ini menurut saya pribadi sudah masuk keranah krisis yang lebih dari sekedar tindakan pidana, teror ini sudah mengancam kedaulatan Negara.Bukan hanya mengancam melainkan sudah masuk kedalam teritori dan mencoreng kedaulatan Negara kita sebagai negara hukum!.

Tak hanya di Indonesia kasus teror dari para ekstrimis ini pun melanda Eropa dan Amerika, contohnya saja teror yang terjadi di Paris beberapa waktu yang lalu.Para pemimpin di Amerika dan di Eropa pun mencoba mencari formula untuk menangani kasus teror tersebut.

Salah satunya adalah langkah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron yang meminta WhatsApp untuk membeberkan percakapan para penggunanya.Tentu hal tersebut menuai kontra dimana hal itu dianggap sebagai salah satu tindakan yang mengekang kebebasan sipil.Namun demi keamanan Cameron meminta WhatsApp dan Snapchat untuk membuka jalan bagi pihak intelejen untuk melihat percakapan antara penggunanya.

Penyadapan memang bukan satu satunya cara yang dapat di manfaatkan pemerintah dalam konteks ‘teknologi untuk pencegahan teror.’Pemerintah masih bisa memanfaatkan kamera pengintai ataupun CCTV yang di pasang diberbagai penjuru perkotaan.

Namun karena para pelaku kejahatan teror pasti melakukan komunikasi yang terorganisir, dan kemungkinan besar menggunakan teknologi sebagai perangkat komunikasinya, maka penyadapan tampaknya harus dilakukan oleh Negara (dalam batasan tertentu) terhadap masyarakat.

Tentu tak semudah itu, akan timbul pro dan kontra baik dari pihak pemerintah ke masyarakat, pihak perusahaan seperti facebook, twitter, WhatsApp, Blackberry Masengger dan berbagai perusahaan komunikasi lainya terhadap pemerintah karena keberatan untuk membuka data para konsumenya.

Penolakan itu juga lah yang pernah di alami oleh pemerintah Amerika Serikat saat Barack Obama meminta perusahaan seperti Apple dan Google untuk memberikan data para penggunanya untuk kepentingan intelejen.Selain pro kontra perlu juga di susun dasar hukum nya dan sampai sejauh mana penyadapan itu dilakukan.

Saya pribadi jika penyadapan itu ditujukan untuk keamanan Negara, maka saya tidak keberatan.Tentu saran ini mengingat bahwa akan semakin cerdas, terlatih, terorganisirnya para ekstrimis dalam melakukan seranganya dikemudian hari.

Tentu ini hanyalah sebuah usulan, mengingat dalam Undang Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar negara kita dinyatakan bahwa masyarakat adalah pihak pendukung TNI dan Polisi dalam menciptakan keamanan di dalam Negeri, Negeri Indonesia kita tercinta.

Boleh setuju boleh tidak

penikmat yang bukan pakar

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun