Skandal Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Hanya 'Puncak Gunung Es'

Kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi didasarkan pada integritas akademik. Namun, kasus rekayasa persyaratan untuk menjadi guru besar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menunjukkan tindakan tidak etis yang merusak dasar tersebut. Ada masalah besar dalam sistem penilaian akademik, seperti yang ditunjukkan oleh dugaan bahwa beberapa dosen membayar untuk menerbitkan artikel di jurnal predator dan bahwa asesor terlibat dalam memilih kandidat yang tidak memenuhi syarat. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses pencalonan guru besar dilakukan secara adil dan berdasarkan meritokrasi, reformasi yang menyeluruh dan terbuka sangat diperlukan. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa integritas akademik dan kualitas harus dijaga dengan ketat agar institusi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki kepercayaan dan kredibilitas.

Kasus rekayasa syarat permohonan guru besar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menunjukkan masalah besar dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Fakta bahwa sebelas dosen di Fakultas Hukum ULM membayar untuk menerbitkan karya mereka di jurnal yang tidak dikenal menunjukkan adanya perbedaan dalam proses penilaian akademik. Praktik ini merusak kredibilitas akademik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. Situasi semakin memburuk karena keterlibatan asesor dalam pemilihan calon yang tidak memenuhi syarat, yang menunjukkan bahwa sistem penilaian dan pengangkatan profesor harus direformasi secara menyeluruh. 

Asosiasi Profesor Indonesia (API) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Ini menunjukkan betapa pentingnya membersihkan korupsi di dunia akademik. Untuk memastikan proses pencalonan guru besar yang adil dan berdasarkan meritokrasi, reformasi yang menyeluruh dan terbuka sangat diperlukan. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa integritas akademik dan kualitas harus dijaga dengan ketat agar institusi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki kepercayaan dan kredibilitas. 

Kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi bergantung pada integritas akademik. Jika proses pencalonan guru utama dicemari oleh praktik yang tidak etis, seperti pembayaran untuk publikasi di jurnal predator, reputasi universitas akan rusak dan kualitas pendidikan akan turun. Jurnal predator seringkali tidak melakukan peninjauan sejawat yang ketat, sehingga artikel yang diterbitkan mungkin tidak memenuhi standar ilmiah. Data ini menunjukkan bahwa ini terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin bahwa publikasi akademik melalui proses peninjauan yang adil dan jelas. 

Kasus rekayasa persyaratan permohonan guru besar di Universitas Lambung Mangkurat menunjukkan bahwa sistem penilaian akademik harus direformasi. Asosiasi Profesor Indonesia (API) meminta KPK untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan memastikan sistem pengangkatan profesor tetap berdasarkan meritokrasi. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat menduduki posisi akademik tertinggi, reformasi yang menyeluruh dan terbuka sangat diperlukan. 

Proses pencalonan guru besar yang tidak transparan dan tidak etis mirip dengan membangun rumah di atas tanah yang rapuh. Rumah tersebut mungkin terlihat kokoh dari luar, tetapi fondasi yang lemah akan membuatnya runtuh. Begitu pula dengan institusi pendidikan tinggi: reputasi dan kualitas pendidikan akan hancur jika etika akademik dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Reformasi yang menyeluruh dan jelas adalah seperti memperkuat fondasi rumah, memastikan bahwa institusi akademik dapat dipercaya dan kokoh.