Negaraku Tidak Serius Berantas Korupsi

Salah satu cita-cita reformasi yang bergulir pada tahun 1998 adalah Lahirnya Indonesia yang Bersih dari Korupsi, karna Korupsi inilah yang menjadi 'biang-kerok' berbagai 'miskinnya' rakyat Indonesia. Korupsi ini telah 'mendarah daging' selama puluhan tahun di negeri ini dan sepertinya sulit di 'tuntaskan' secara adil, terbukti kasus korupsi yang melibatkan berbagai pejabat dimasa Ordebaru hingga kini hilang bagai di telan bumi.

Indonesia 'pernah' mengalami 'kejayaan'  dalam pemberantasan Korupsi dimasa Kepemimpinan KPK Antasari Azhar atau KPK Jilid II dan ini hanya berlangsung selama 2 tahun di karenakan Antasari Azhar mengalami 'kecelakaan' tudingan pembunuhan Nasrudin Direktur salah satu anak perusahaan BUMN PT. RNI, disini saya tidak jelaskan secara detail apa penyebab Pak AA 'dituduh' terlibat bahkan disebut sebagai otak utama pembunuhan, karna saya sendiri melihat ini sebuah 'skenario' untuk 'melumpuhkan' tindakaan AA saat itu.

Keberhasilan KPK Jilid II itu bahkan Presiden SBY menjadikan 'Jualan' politiknya saat memasuki PILPRES tahun 2009. namun hingga kini KPK yang dulunya begitu di takuti seoalah taringnya hilang, bagi saya kepemimpinan AA dalam lembaga KPK yg hanya 2 tahun tidak ada bandingannya dengan KPK yang sekarang ini. Dalam hati kecilku saya melihat apakah sesungguhnya Indonesia ini benar-benar memberantas korupsi atau hanya janji angin surga yang disuguhkan kepada rakyat Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi..??

Korupsi saat ini bahkan saya melihat 'semakin' berani dan tidak ada rasa malu bagi pelaku korupsi, bahkan tidak heran pelaku korupsi seolah jadi 'bintang' dalam beberapa media. Sebenarnya semua sangat setuju bahwa Korupsi inilah yang 'memiskinkan' Indonesia, tapi kenapa kok di biarkan..?? Saya melihat tidak seriusnya baik Pemerintah maupun DPR dalam memberantas korupsi itu terbukti ketika beberapa LSM mendorong di gulirkannya UU Pembuktian terbalik bagi harta pejabat, bahkan tidak heran anggota DPR sendiri sebagai pembuat Undang-Undang tidak mau melakukannya. Padahal menurut saya cuma inilah jalan satu-satunya bagi Indonesia untuk membersihakn para pejabat di negeri ini melalui Undang-Undang pembuktian terbalik. Jadi dengan tidak dihiraukannya bahkan tidak terbitnya undang-Undang Pembuktian terbalik ini saya katakan bahwa cita-cita reformasi dalam pemberantasan korupsi hanya slogan semata tidak ada tindakan, kalaupun kita melihat beberapa pelaku korupsi sudah di jerat, saya rasa pelakunya hanya 'kelas teri' yang di ungkap, yang kelas kakapnya masih meniup angin segar hingga kini.  Namun yang jadi pertanyaan buat kita sampai kapankah hal ini 'dibiarkan'..???