Presiden Joko Widodo marah besar ketika sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 17 Juni 2015. Jokowi marah lantaran menemukan tak ada perubahan sejak pertama kali dia datang ke pelabuhan itu, beberapa bulan lalu.
Kemarahan itu dimulai ketika semua yang mendampinginya pada saat sidak, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Jorge Lino, dan seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan tak memberikan jawaban yang dia inginkan.
Pada saat berada di ruang pantauan terpadu, Indroyono memaparkan mengenai waktu tunggu dan bongkar muat barang atau dwelling time kepada Jokowi. Ternyata dwelling time itu masih sangat lama. Sehingga Jokowi menanyakan apa yang membuat dwelling timenya sangat lama.
"Jadi yang menyebabkan paling lama itu instansinya apa?" tanya Jokowi.
Namun, Indroyono memberikan jawaban yang tak diharapkan. Di mana, dia justru menyalahkan pengusaha yang kerap tidak memiliki izin ketika mereka membawa barang yang berbahaya.
Kemudian, Jokowi kembali bertanya instansi apa yang pengurusan izinnya paling lama. "Pasti ada yang paling lama, enggak percaya saya, instansi mana itu yang paling lama, itu yang saya kejar. Coba cek," kata Jokowi.
Tapi, jawaban kembali tak didapatkan oleh Jokowi. Salah seorang pejabat bea cukai justru menjelaskan bahwa ada kapal yang meminta izin bongkar pada tanggal 13 Mei, tetapi dia harus izin terlebih dahulu pada tanggal 25 Mei, sehingga antara barang turun dan izin memakan waktu 12 hari.
"Itu yang kasus, yang rutin biasa barang-barang umum pasti ada yang paling lama urus di sebelah mana. Dibuka saja," kata Jokowi kembali bertanya.
Jokowi sudah menanyakan hal yang sama sebanyak delapan kali, namun jawaban tak kunjung dia dapatkan. Hal inilah yang membuat dia marah besar dan tiba-tiba mengajak kementerian/lembaga terkait itu untuk rapat mendadak di kantor Pelindo II.
Dalam rapat itu, Jokowi marah besar kepada mereka. Jokowi menekankan bahwa dia ingin pelayanan secepat-cepatnya dan tak ingin ada lagi waktu tunggu kapal yang terlalu lama.
"Urusan kita adalah urusan melayani, kita sebagai institusi pemerintah baik di kementerian dan lembaga, saya hanya ingin kita bisa mendekati dwelling time negara-negara tetangga kita," kata Jokowi kepada mereka.