Mohon tunggu...
Titik Nur Farikhah
Titik Nur Farikhah Mohon Tunggu... Penulis - Writer

Menulis adalah bekerja untuk keabadian

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Humas Pemerintah, Tak Hanya Soal Publikasi

26 November 2019   22:47 Diperbarui: 24 Juni 2020   16:08 418
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Tak bisa dipungkiri bahwa tugas humas pemerintah sebagai corong informasi harus serta merta melingkupi segala hal yang terkait dengan aktivitas lembaganya. Tak hanya soal publikasi semata namun harus memahami segala permasalahan yang terjadi dalam intern instansi.

Termasuk meluruskan berita hoax, menjalin dan membangun hubungan komunikasi dengan pihak ekstern serta turut menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi baik di intern maupun ekstern lembaga pemerintahan.

Ironinya, kompleksitas tugas humas pemerintah terkadang tidak dipahami oleh berbagai pihak terkait, terlebih para pemangku kebijakan sehingga dalam menjalankan fungsinya sering kali kurang mendapat dukungan dan respon positif.

Lemahnya pemahaman akan pentingnya peran human, menjadikannya dipandang sebelah mata bahkan sering kali dianggap sebagai benalu terlebih jika dikaitkan dengan persoalan publikasi.

Berbagai permasalahan klasik dalam tubuh humas pemerintah ini menjadi bahan diskusi menarik dalam Bimbingan Teknis Pranata Humas Kementerian Agama yang dihelat selama dua hari, Jumat-Sabtu (22-23/11) di Bogor.

Dokpri
Dokpri
Kegiatan yang sebelumnya diawali dengan pelantikan/pengukuhan 83 pranata humas Kementerian Agama se-Indonesia oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia M. Nur Kholis Setiawan juga menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya.

Membahas tentang problematika tersebut, ternyata tidak hanya berjangkit di satu wilayah namun hinggap di beberapa daerah di negeri ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak penyelenggara berinisiatif menggelar Workshop Kehumasan bagi para pemimpin, pemangku kebijakan agar nantinya memiliki paradigma yang sama tentang peran, tugas, dan tanggung jawab humas pemerintah dalam lembaga/instansi yang menaunginya.

Tentunya menjadi seorang pranata humas butuh figur yang bertalenta. Selain memiliki pribadi yang lentur, luwes, energik, berpenampilan menarik, berkarakter positif, juga diharapkan berwawasan dan memiliki pengetahuan yang luas. Serta tak kalah pentingnya, seorang humas harus mencintai pekerjaannya sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menjalankan profesinya. 

Bahkan bisa jadi, karena seringnya bersinggungan dengan aktivitas kehumasan yang beragam, penuh kreasi dan inovasi, chemistry itu pun terbentuk. Hingga akhirnya mencintai pekerjaan dan menjadikan tugas ini sebagai hobi. Jika hal ini benar terjadi, maka pekerjaan humas yang penuh tantangan akan terasa nikmat tanpa beban untuk dijalani.

Seorang humas pemerintah pun dituntut untuk peka dengan kondisi lingkungan serta memiliki antusiasme dalam mengupgrade pengetahuannya agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat melesat.

Sepatutnya, profesi bergengsi ini mendapat tempat yang layak dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh pihak manapun. Mengingat posisi humas sebagai garda terdepan dalam suatu lembaga yang menaunginya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun