Modul pada materi Agenda I yaitu Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, Analisis Isu Kontemporer, dan Kesiapsiagaan Bela Negara ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya rasa cinta tanah air dan peran setiap individu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang terus berkembang, dengan beragam tantangan internal dan eksternal, materi ini memberikan gambaran mengenai kewajiban warga negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Masing-masing aspek ini dibahas secara rinci dalam modul dengan tujuan untuk mengembangkan sikap tanggap dan bertanggung jawab dari setiap individu terhadap negara.
Modul 1: Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara
Modul ini membahas tentang pentingnya Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara bagi ASN. Wawasan Kebangsaan diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah. Beberapa poin penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang dibahas meliputi:
- Berdirinya Boedi Oetomo (1908): Organisasi ini menjadi tonggak awal pergerakan nasional dan menggunakan istilah "Indonesia" untuk pertama kalinya.
- Kongres Pemuda I (1926): Pertemuan ini menjadi cikal bakal Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda.
- Kongres Pemuda II (1928): Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
- Pembentukan BPUPKI (1945): Badan ini dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
- Pembentukan PPKI (1945): Badan ini mengesahkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Modul ini juga membahas tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Lagu Kebangsaan serta Konsensus Dasar yang meliputi:
- Pancasila merupakan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
- UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang mencerminkan persatuan dalam keragaman.
- NKRI adalah bentuk negara kesatuan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Adapun bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara.
Selain itu, modul ini juga membahas mengenai Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). SANKRI merupakan sistem penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sejarah administrasi negara Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan telah mengalami perubahan seiring dengan tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa. Makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara meliputi kesatuan psikologis, politis, geografis, dan visi. ASN memiliki peran penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.
Konklusinya, modul ini menekankan pentingnya ASN memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang kuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional.Â
Modul 2: Analisis Isu Kontemporer
Modul ini mencakup kerangka kerja yang kuat untuk memahami isu-isu strategis, dengan fokus pada tema-tema kontemporer seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme, pencucian uang (money laundering), perang proksi, dan kejahatan siber. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas Pegawai Negeri Sipil terhadap tantangan modern dan sejalan dengan nilai-nilai nasional yang bersumber dari Pancasila, teori filosofis dasar Indonesia. Pada pelatihan dasar, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu aktual yang terjadi dengan memberikan pelatihan yang berbasis studi lapangan untuk mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu yang dihadapi berdasarkan data dan fakta. Pada pelatihan ini di harapkan CPNS dapat berfikir aktif dan kritis tentang isu yang sedang dihadapi, dari apa yang menjadi penyebab serta memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut.
Pada modul selanjutnya menyoroti inisiatif dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mengembangkan modul pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, yang berfokus pada Hak Asasi Manusia dengan Perspektif Gender dan Inklusi Sosial. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menghargai dan mendukung modul ini, menekankan relevansinya dalam isu-isu kontemporer seperti radikalisasi, penyalahgunaan narkoba, dan keadilan gender. Modul ini bertujuan untuk membekali CPNS dengan pemahaman yang diperlukan serta contoh praktis terkait keadilan gender dan ketidaksetaraan yang dihadapi perempuan. Modul ini diintegrasikan dalam program pelatihan awal bagi CPNS, memperkuat komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial.
Para pemangku kepentingan utama, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), menyatakan dukungan yang kuat terhadap modul ini, yang menunjukkan perannya yang potensial dalam membentuk kebijakan untuk melawan radikalisasi di dalam struktur ASN. Komnas Perempuan telah bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan bahwa pelatihan ini mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia dan gender secara efektif, dengan tujuan untuk menciptakan tempat kerja yang bebas dari kekerasan bagi seluruh pegawai ASN. Melalui modul ini, Komnas Perempuan bertujuan untuk memupuk pemahaman yang lebih dalam tentang kesetaraan gender dan membekali ASN dengan alat yang diperlukan untuk pembuatan dan implementasi kebijakan yang adil dan setara. Inisiatif ini mencerminkan tujuan yang lebih luas untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia, inklusivitas, dan keadilan gender dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Secara keseluruhan, modul pelatihan ini dipandang sebagai langkah penting menuju pembentukan pelayanan sipil yang lebih adil dan inklusif.
