Analisis ini dapat mengubah pemahaman para pengambil keputusan terkait bagaimana beban nutrisi dan tingkatannya bervariasi antara dan di dalam negara-negara. Metode ini membantu para pembuat kebijakan untuk melihat siapa yang mengalami stunting, apa yang penyebabnya, dimana dan bagaimana membuat target intervensi pada tingkatan kabupaten/ kota atau sampai pada tingkat desa.
Beberapa negara yang saat ini bergulat dengan stunting, sudah menggunakan analisis spasial untuk membantu mereka dalam membuat kebijakan, menetapkan prioritas area intervensi serta monitoring pencapaian nutrisi.Â
Haile, Azage, dkk, melaporkan dalam penelitian mereka bahwa walaupun Ethiopia mengalami penurunan angka stunting sebesar 14% selama kurun waktu 2000 -- 2011, dengan menggunakan analisis spasial masih ditemukan area yang menjadi "hotspot" stunting dan sama halnya dengan Peru. Negara-negara di Afrika melakukan analisis spasial dalam memonitoring capaian nutrisi mereka seperti yang tercantum di dalam  jurnal Nature 2018. India yang terdiri dari 604 distrik menggunakan analisis spasial untuk mengidentifikasi stunting dan faktor yang menyebabkan berdasarkan lokasi.
Seruan untuk menggunakan data dan analisis berbasiskan wilayah (spasial) tertuang dalam Global Nutrition Report 2018 yaitu lima langkah kritis yang diperlukan untuk mempercepat penurunan stunting. Salah satu dari lima langkah kritis tersebut adalah penggunaan data berbasiskan wilayah atau yang disebut dengan geospasial. Konferensi yang diadakan di London School of Economic and Political Science pada September 2017 dengan tema Stunting: Past, Present and Future menyimpulkan bahwa data dan analisis spasial perlu untuk melihat variasi stunting antar wilayah dalam satu negara.
Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018 -- 2024 belum mempertimbangkan atau menyerukan penggunaan data dan analisis spasial dalam proses penetapan area prioritas intervensi atau pembuatan kebijakan di tingkat kabupaten/ kota. Oleh karena itu, masih diperlukan langkah-langkah lanjutan agar strategi ini dapat mendarat di seluruh kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.
Pemerintah pusat diharapkan dapat menyerukan pentingnya pemanfaatan data berbasis wilayah untuk menghasilkan program yang tepat dan berbasiskan fakta daripada menyeragamkan satu pendekatan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang lahir dari analisis berbasis wilayah dan didukung oleh birokrasi yang cepat, koordinasi dan sinergisitas antara lembaga yang baik maka Indonesia akan siap menyongsong bonus demografi 2030 dan tentunya siap menjadi negara maju dan besar.
