Walhasil, infrastruktur pendidikan tidak sepenuhnya bisa ditingkatkan kualitasnya. Sehingga dapat kita lihat bahwa yang menjadi kendala pembangunan infrastruktur ini adalah adanya keterbatasan anggaran akibat kapitalisme yang memiskinkan negara.
Kondisi tersebut, diperparah dengan korupsi gila-gilaan di dunia pendidikan. Indonesiaan Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya kerugian negara sekitar Rp1,6 triliun dari sektor pendidikan. Kerugian itu terhitung dari 240 kasus korupsi pendidikan sejak awal tahun 2016 hingga tahun 2021.
Peneliti ICW menyampaikan bahwa setelah korupsi dana BOS (yang terbanyak), maka korupsi terbanyak juga terjadi pada korupsi pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa non infrastruktur, seperti pengadaan buku, arsip sekolah, meubelair, perangkat TIK untuk e-learning, pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan, dan lainnya.
Pengadaan yang dikorupsi ini berasal dari beragam program dan sumber anggaran, sebagiannya diduga bersumber dari DAK. Lagi-lagi, sistem sekuler kapitalisme pula yang menumbuhsuburkan korupsi di dunia Pendidikan. Perlu adanya perbaikan sistem dan perubahan  mendasar pada dunia pendidikan. Sebab, jika tanpa disertai perbaikan mendasar, pemerataan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh, sistem dan infrastruktur pendidikan tidak akan merata di seluruh negeri.
Gambaran Pendidikan Islam
Dalam Islam pemimpin negaralah yang memegang kewajiban utama pengontrolan sistem pendidikan, termasuk evaluasi mutu pendidikan dan infrastruktur seperti gedung sekolah (kelas), perpustakaan, laboratorium. Pada masa Dinasti Abbasiyah, yakni pada masa Khalifah Al-Muntansir Billah (1226 M - 1242 M) adalah Universitas Al-Mustansiriyah di Baghdad. Perguruan tinggi ini tidak hanya fokus pada satu studi saja tetapi memiliki sekaligus empat bidang studi, antara lain ilmu Al-Qur'an, biografi Nabi Muhammad, ilmu kedokteran, serta matematika. Universitas ini juga dilengkapi oleh perpustakaan yang mendapat sumbangan buku sebanyak 80 ribu eksemplar yang diangkut oleh 150 unta.
Jika kemudian muncul permasalahan anggaran pendidikan yang kurang maka perlu dilakukan perubahan sistem ekonomi menjadi sistem ekonomi Islam yang telah teruji menyejahterakan. Sumber daya negara yang dimiliki hanya dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat sehingga kesejahteraan guru terjamin, fasilitas pendidikan mencapai mutu tertinggi dan merata di semua daerah.
Pemerataan infrastruktur ini hanya akan terwujud dalam bingkai sistem kehidupan Islam. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perubahan tatanan kehidupan secara mendasar dengan kembali kepada sistem kehidupan Islam yang rahmatan lil 'alamin.
