Penundaan Pemilu 2024 adalah Arogansi Kekuasaan

Penundaan Pemilu 2024 menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan di media akhir-akhir ini. Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul pertama kali dari suara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyatakan aspirasi pelaku usaha. Kemudian beberapa partai politik juga menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Wacana penundaan Pemilu terus bergulir hingga Menko Marives Luhut Binsar Panjaitan mengaku memiliki Big data warganet yang setuju penundaan sejumlah 110 juta warganet. Pertanyaan kemudian bermuncula Bila data itu benar adanya, Legitimasi suara setuju tersebut seperti apa? 

Bagaimana cara mengkonversi suara 110 juta warganet (Bila ada) menjadi legitimasi memperpanjang masa jabatan?. Akan bermunculan banyak pertanyaan yang saya rasa akan lebih mudah mempersiapkan Pemilu 2024 daripada kita sibuk mencari-cari jawaban dari seluruh pertanyaan yang muncul.

Pemilu itu merupakan ruang bagi masyarakat menentukan individu yang dapat mewakili suara atau kepentingan mereka, dan juga pemilu merupakan salah satu  legitimasi terpenting bagi ruang-ruang kekuasaan. 

Hasil akhir Pemilu 2019 menjadi legitimasi bagi para penguasa yang terpilih dalam kurun waktu 5 tahun saja, dengan kata lain masyarakat hanya memberikan kepercayaannya selama 5 tahun. Selanjutnya, masyarakat akan Kembali menentukan para pemenang setelah 5 tahun tersebut telah berakhir.

Durasi kekuasaan telah dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 , Bila dilakukan penundaan Pemilu yang otomatis memperpanjang masa jabatan, maka akan terjadi pelanggaran konstitusi sehingga penundaan akan gugur dengan sendirinya. 

Isu atau wacana penundaan Pemilu tersebut lahir dari Pejabat Pemerintahan hari ini dan wacana tersebut terlalu arogan karena itu mustahil terjadi tapi tetap diupayakan. Sebaiknya kelompok yang terus bersuara penundaan Pemilu 2024 mempersiapkan sosok yang akan bertarung di 2024, karena akan lebih efektif daripada memaksakan penundaan.