Mohon tunggu...
Timotius Barus
Timotius Barus Mohon Tunggu... Teknisi - Penulis Awam

Penulis yang ingin menyuarakan aspirasi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

People Power, Untuk Siapa?

23 Mei 2019   18:17 Diperbarui: 23 Mei 2019   18:35 337
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

People power adalah gerakan masa secara besar-besaran dengan tujuan melakukan perubahan kekuasaan di suatu negara diluar cara konstitusional yang ditentukan dalam konstitusi. People power pertama kali muncul di Filipina pada pada tahun 1986.

Gerakan tersebut muncul saat masyarakat Filipina menentang rezim Marcos yang saat itu telah membunu senator Benigno "Ninoy" Aquino pada tahun 1983 dan ingin mengakhiri rezim otoriter, Presiden Ferdinand Marcos. Peristiwa tersebut Peristiwa itu juga dikenal dengan nama Revolusi EDSA. EDSA adalah singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat aksi demonstrasi berlangsung.

Gerakan people power pernah muncul di Indonesia pada tahun 1998, pada waktu itu tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto yang menuntut reformasi demokratis.

Dari sejarahnya, gerakan people power sebenarnya merupakan gerakan yang muncul dimana masyarakat umum sudah merasa muak dengan pemerintahan yang bersifat otoriter yang telah membatasi hak masyarakat yang ada. Gerakan ini juga bertujuan untuk mengganti pemerintahan yang ototriter menjadi pemerintahan yang demokratis, yang dimana masyarakat umum tidak lagi dibatasi hak-haknya.

Namun gerakan ini muncul lagi pada tahun ini, menjelang pengunguman hasil PEMILU capres dan cawapres dengan tujuan untuk menuntut gugatan kecurangan yang telah dilakukan oleh KPU terkait masalah perhitungan suara dan menganggap bahwa perhitungan suara yang dilakukan KPU memihak salah satu paslon yang ada.

Namun gerakan people power ini, sebenarnya untuk siapa? mewakili siapa? pertanyaan ini yang timbul saat munculnya gerakan people power menjelang pengunguman hasil PILPRES, namun yang anehnya, jika memang betul pada PEMILU kemarin terjadi kecurangan, dan mereka memiliki bukti, kenapa tidak langsung saja mengajukan banding ke MK untuk mengatasi masalah ini?.

Menurut opini saya, gerakan people power saat ini hanyalah sebuah alasan untuk tidak setuju dan tidak menerima hasil PEMILU secara lapang dada, dan gerakan ini hanya mewakili kepentingan sekelompok orang tertentu yang tidak mau menerima hasil kekalahan, bukan mewakili suara masyarakat umum, justru gerakan ini malah mencoreng nilai-nilai demokratis.

Gerakan people power saat ini bukanlah gerakan yang menyerukan aspirasi rakyat, tetapi gerakan yang menolak hasil demokratis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan mementingkan kelompok tertentu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun