KPK, Recapital, dan Kasus BPPN

Dipasena saat itu mempunyai aset sangat besar, salah satu aset kecilnya saja berupa pembangkit listrik dengan kapasitas 200 MW. Untuk membangun pembangkit 200 MW minimal berapa ? Dipasena di lelang dengan angka sangat rendah, angkanya jauh dibawah Harga hanya membangun pembangkitnya Saja. Hingga diduga merugikan negara triliunan rupiah ?

Pertanyaannya adalah kenapa KPK  menyelidiki bertumpu pada waktu penyerahan aset dari obligor kepada BPPN ?
Kenapa KPK tidak mengali lebih dalam siapa yang menjual, siapa pemenang lelang dan siapa pemilik pemenang lelang ? Serta siapa saja di belakang "Recapital" serta  apa posisi mereka pada saat itu ?

Secara logika hitungan anak SD, kerugian atau keuntungan baru timbul setelah adanya penjualan, bukanlah saat penyerahan aset atau pembelian.
 
Menuju Indonesia Surplus dan Bermatabat.

Salam,

Sony Kusumo