Melalui analisis ini, Van den Berghe berpendapat bahwa Zaken Kabinet sering kali merupakan "ilusi teknokratis" yang sulit diterapkan sepenuhnya dalam konteks politik yang sarat dengan kepentingan partai.
Zaken Kabinet konsepnya adalah kabinet yang diisi oleh para profesional atau teknokrat, bukan didominasi politisi, dan dirancang untuk menangani masalah-masalah negara dengan pendekatan teknokrasi berbasis keahlian, bukan kepentingan politik.Â
Zaken Kabinet awalnya muncul di Belanda pada awal abad ke-20, di mana pemerintah harus menghadapi situasi krisis ekonomi dan politik, memerlukan keputusan yang cepat dan tepat.
Di Indonesia, Kabinet Djuanda (1957-1959) sering disebut sebagai contoh Zaken Kabinet. Kabinet ini dibentuk pada saat ketidakstabilan politik meningkat dan diisi oleh profesional yang diharapkan mampu menyelesaikan tantangan-tantangan besar tanpa intervensi kepentingan politik yang berlebihan.
Secara teori, Zaken Kabinet dibentuk untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, di mana keputusan diambil oleh para ahli yang kompeten di bidangnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berbasis data dan objektif.Â
Para teknokrat yang memimpin berbagai kementerian diharapkan mampu meminimalisir konflik kepentingan yang sering muncul dalam kabinet politik tradisional, yang didominasi oleh pembagian kekuasaan antar partai.
Teori ini sejalan dengan upaya untuk menghadapi krisis dengan kecepatan dan ketepatan, bebas dari tekanan politik. Dalam sistem politik yang lebih stabil, Zaken Kabinet dapat menjadi model pemerintahan yang mampu memfokuskan diri pada kepentingan umum.Â
Namun, tantangan dalam menerapkan model ini di negara seperti Indonesia, yang menganut sistem multipartai, sangat signifikan, karena elite politik sering kali mengutamakan pembagian kekuasaan di antara koalisi politik.
Zaken Kabinet di Dunia
Salah satu contoh Zaken Kabinet yang berhasil adalah kabinet Mario Monti di Italia pada 2011. Italia saat itu berada di ambang krisis ekonomi, dan Monti, seorang ekonom ternama, ditunjuk sebagai perdana menteri untuk memimpin sebuah kabinet teknokrat. Kabinet ini diharapkan dapat mengimplementasikan reformasi struktural tanpa pengaruh politik partisan.Â
Di Yunani, situasi serupa terjadi pada 2011 ketika Lucas Papademos, seorang ekonom, memimpin sebuah Zaken Kabinet di tengah krisis utang yang melanda negara tersebut.