Diskon Lahan untuk Investor Asing, Jokowi Versus Hasto soal Kapitalisme

Tiongkok memang sedang menjengkelkan, tidak lagi semurah-hati dulu terhadap para kapitalis. Partai Komunis Tiongkok secara konsisten menaikkan upah buruh, dari tahun ke tahun.[5] Demi tetap untung, kapitalis harus cari tempat baru yang murah meriah.

Saya jadi teringat cerita kawan tentang para mucikari di Jalan ***** yang berlomba-lomba banting harga perempuan-perempuan binaannya demi seorang-dua turis back packer rela singgah barang kali sejam.

Saya juga teringat kisah yang ditulis Mangunwijaya dalam Ikan- Ikan Hiu, Ido, Homa, atau cerita Kura-Kura Berjanggut buatan Azhari Aiyub.

Di zaman dahulu, raja-raja Nusantara menerima rupa-rupa hadiah dari pedagang Turki, Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, dan banyak lainnya. Hadiah itu bertukar izin berlabuh dan membeli rempah-rempah dan rupa-rupa hasil bumi rakyat nusantara.

Zaman berubah. Kini para kapitalis itulah pedagang sekaligus raja-rajanya. Kitalah yang menawarkan mereka rupa-rupa hadiah agar mau labuhkan duitnya di negeri kita.

Saya tidak mengkritik Presiden Jokowi untuk kebijakan itu. Sekali lagi, sebagai pemerintah pendukung kapitalisme, sudah benar tindakannya.

Pendapatan negara boleh saja berkurang dari diskon sewa lapak kawasan industri. Sepotong hutan dan sungai boleh saja rusak demi kemudahan izin. Tetapi kita akan menikmati efek dominonya.

Investasi berarti pabrik-pabrik, perekrutan buruh-buruh, berarti upah, berarti daya beli. Selanjutnya lebih banyak barang dibeli, pabrik-pabrik lain beroperasi, lebih banyak buruh punya uang.

Investasi dan buruh-buruh yang punya uang juga berarti warung, kos-kosan, binatu, panti pijat, ojek, dan lain-lain usaha rakyat berkembang.

Saya cuma berharap dua hal dari itu.

Pertama, baiklah sewa lapak kawasan industri dikorting separuh demi pabrik-pabrik yang lari dari Tiongkok. Tetapi jangan pula upah buruh kena diskon; janganlah buruh yang ditumbali -- seperti semangat draft RUU Cipta Kerja dahulu -- sebagai pemanis rayuan kita kepada tuan-tuan pemilik modal. Biarlahterjaga batas pemisah antara pemerintah dan mucikari; antara pimpin dan pimping.