Tudingan Erick Thohir tentang Mafia Farmasi, Jangan-Jangan di Lingkaran Kekuasaan?

"Kalau kita enggak gotong royong, kita tidak bangun bangsa kita dengan diri sendiri, emang bangsa lain peduli? Kita yang harus peduli antara bangsa kita. Jangan semuanya ujung-ujungnya duit terus. Akhirnya kita terjebak short term policy. Didominasi oleh mafia-mafia, trader-trader itu," kata Erick Thohir.[1] 

Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan saya pada jargon-jargon pemilihan presiden 2014, enam tahun silam. Kemandirian nasional melalui industrialisasi nasional menjadi janji andalan yang dilontarkan dua kubu: Joko Widodo -- Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto -- Hatta Rajasa.

Lebih dari enam tahun semenjak masa kampanye pilpres itu, janji-janji kemandirian kian jauh panggang dari api. Berdikari, trisakti, dan slogan-slogan Soekarnois yang dahulu menyalakan harapan bangsa ini sudah nyaris sama sekali tidak terdengar lagi.

Tidak tercium industrialisasi berjalan. Yang ada malah deindustrialisasi menjadi-jadi. Sebagian pihak bahkan menyokong RUU Cipta Kerja dengan dalih mengundang masuk investasi dari luar, mengesankan bangsa ini akan sama sekali tersungkur pada dikte modal dari luar.

Otokritik Menteri BUMN Erick Thohir memantik kembali ingatan pada janji-janji pilpres enam tahun lalu, membangkitkan harapan.

Hanya saja, harapan itu hanya bisa berujung kepada pewujudannya jika bangsa ini sungguh-sungguh merintis jalan ke sana. Agar bisa merintis jalan, problem perlu dipetakan dengan benar.

Apakah semak belukar dan bukit-bukit batu yang menghambat rintisan jalan itu? Di industri farmasi yang disinggung Pak Erick, misalnya. Benarkah hambatan bagi kemandirian nasional adalah para mafia yang lebih senang mengimpor alat kesehatan? Atau apakah para mafia ini bisa sedemikian berkuasanya karena menumpang kebijakan-kebijakan yang memang tidak mengabdi pada industrialisasi farmasi?

Karena itu, daripada sibuk menciptakan hantu-hantu baru, lebih baik jika pemerintah berbenah diri. Kebijakan-kebijakan perekonomian harus benar-benar mengarah pada pembangunan industri nasional yang memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah harus secara sungguh-sungguh menanggalkan mental rent seeking, meninggalkan tradisi menjadikan bahan baku sebagai sumber devisa.

Bahan baku harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri. Industri dalam negeri harus diabdikan bagi produksi barang kebutuhan yang dibutuhkan bangsa ini, bukan mengutamakan devisa.