Melepas pasukan propaganda untuk membenarkan kebijakan itu sebenarnya wajar-wajar saja. Kekuasaan memang tegak oleh dua hal: represi dan hegemoni. Jalan masa kini menegakkan hegemoni adalah mobilisasi barisan penulis dan para penggaungnya di media sosial. Cara itu ditempuh baik oleh kubu penguasa maupun oposisi.
Mobilisasi pasukan penulis dan buzzer itu sudah jamak dan lazim. Ini hanya pemindahan tugas Kementerian Penerangan dahulu ke tangan jasa propaganda partikelir individual. Jadi terima saja sebagai tata rias baru demokrasi kita.
Tetapi penting untuk memperhatikan kapasitas para penulis dan penggaung yang dimobilisasi itu. Artinya mereka hendaknya ditatar terlebih dahulu agar mampu berargumentasi dengan benar. Atau sebaiknya lembaga khusus yang  bertugas memobilisasi pasukan propaganda menyusun panduan propaganda secara detil, mengatur hingga poin-poin argumentasi.
Kalau hal ini tidak dilakukan, kubu sendiri yang celaka. Argumentasi yang dibangun morat-marit, tambal sulam di sana-sini. Jadinya kontraproduktif, seperti boomerang yang gagal ditangkap saat berbalik menyerang diri sendiri.
Saya ambil contoh  kasus mobilisasi propaganda untuk membenarkan kebijakan tidak melarang mudik, hanya menghimbau agar jangan mudik.
Ada pembesar negeri yang berargumentasi kebijakan itu dipilih demi menjaga agar ekonomi tidak runtuh - dikemas sebagai demi kepentingan rakyat kecil seperti pedagang asongan, pekerja transporasi, pemilik warung makan, dll - tetapi dengan tetap mempertimbangkan pencegahan penularan virus corona.
Sebenarnya itu bertujuan baik, mencari trade-off berkeuntungan optimum. Menjaga perekonomian dan mencegah penularan pandemi sama-sama penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Gagal salah satunya, kita sekarat. Ujungnya musnah juga.
Argumentasi si tokoh segera di-backup lusisan artikel di blog keroyokan, website, catatan panjang di media sosial. Tidak ketinggalan, barisan penggaung menyebarluaskannya, seluas-luasnya, ditambah rumusan-rumusan kalimat singkat status facebook dan cuitan twitter, serta poster-poster digital.
Sayangnya rang-orang ini tidak awas, betapa rapuh argumentasi mereka.
Melarang mudik maupun hanya menghimbau jangan mudik berdampak sama: orang-orang tidak mudik, atau  hanya sedikit saja yang mudik.
