Titik Lemah Jokowi dan Prabowo dalam Debat Keempat Pilpres 2019

Meski demikian, Presiden Jokowi dan tim-nya tetap harus memikirkan penjelasan komprehensif, masuk akal, dan memuaskan, mengapa surplus perwira--saya duga demikian--di tubuh TNI diselesaikan dengan skema pensiun diri berkompensasi jabatan sipil?

Titik Lemah Prabowo

Ada dua titik lemah Prabowo Subianto dalam debat kali ini. Yang pertama soal ideologi, dan yang kedua tentang hubungan internasional.

Dalam soal ideologi, Prabowo lemah sebab tidak bisa ia pungkiri dukungan tokoh dan sebagian massa ormas-ormas Islam politik garis keras kepadanya. Dukungan ini sangat tampak di masa-masa awal ketika Prabowo belum menemukan cawapres pasangannya. Forum itjima ulama yang digagas FPI banyak dihadiri oleh pentolan ormas-ormas Islam politik garis keras, termasuk para petinggi Hizbut Tahir Indonesia (HTI) saat itu.

Tentu akan merepotkan bagi Prabowo menghadapi pertanyaan di bidang ideologi, yaitu ketika ia harus memaparkan bagaimana langkah menegakkan Pancasila dan sebaliknya memberangus paham politik identitas garis keras sementara banyak di antara tokoh-tokoh pendukungnya berasal dari kalangan itu.

Prabowo mungkin akan main aman dengan mengalihkan soal ini ke masalah-masalah ekonomi. Ia akan katakan bahwa kelompok-kelompok politik pengusung ideologi sentimen identitas bisa membesar karena banyak orang miskin yang butuh jawaban atas persoalan hidupnya.

Jawaban seperti ini tidak akan memuaskan sebab kenyataannya para penggerak kelompok-kelompok ini adalah kalangan masyarakat yang secara ekonomi tak bisa disebut miskin.

Sebaliknya Jokowi tentu akan mantap menjawab dan menguraikan gagasan-gagasannya di bidang ini. Kita tahu, salah satu prestasi pemerintahan Jokowi adalah memukul mundur perkembangan ideologi dan ormas radikal, termasuk terorisme di Indonesia.

Isu kedua yang jadi titik lemah Prabowo adalah sikapnya terhadap kemerdekaan Palestina. Sepertinya soal Palestina adalah bahasan wajib dalam percakapan tentang politik luar negeri Indonesia. Itu wajar sebab demikianlah tugas sejarah bangsa ini ditegaskan para pendiri bangsa dalam preambule konstitusi.

Jokowi terkenal dengan komitmennya mendukung hak bangsa Palestina sebagai negara berdaulat. Sebaliknya Prabowo pernah kepleset ketika mengomentari sikap pemerintah Australia yang hendak memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Ketika pemerintah Australia menyatakan akan mengikuti jejak Amerika Serikat memindahkan kedutaanya ke Yerusalem, Presiden Jokowi langsung menelepon Perdana Menteri Australia, sementara Menlu Retno mengirim nota protes dan memanggil Dubes Australia di Indonesia untuk minta penjelasan.