Bukan Membelot, Ini yang Membuat ARB Tak Dukung Jokowi

Orang terlalu mengheboh-hebohkan dukungan Aburizal Bakrie kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, seolah-olah ia masih tokoh kuat dan membelot dari kubu Joko Widodo. Kenyataannya, kecenderungan politik Aburizal Bakrie memang sejak dulu tidak kepada Jokowi.

Dalam Pilpres 2014, Aburizal Bakrie menahkodai Golkar untuk mengarahkan dukungan kepada Prabowo-Hatta setelah kekalahan telak Ical dalam Pilpres.

Ketika Golkar akhirnya berpindah dari kubu oposisi menjadi Partai politik pendukung pemerintah, Aburizal Bakrie tidak pernah menunjukkan antusiasme terhadap sikap politik Golkar tersebut.

Sikap politik Aburizal Bakrie ini bisa dimaklumi sebab kebijakan Joko Widodo terkait korban lumpur Lapindo bikin susah perusahaan Aburizal Bakrie.

Kita tahu, semasa Aburizal Bakrie menjadi Menteri Sosial di era pemerintahan SBY, Mei 2006, pengeboran minyak PT Minarak Lapindo Jaya di Sidoarjo, Jawa Timur menyebabkan luapan lumpur yang menenggelamkan berhektar-hektar rumah penduduk, sawah, dan kawasan lain. Perusahaan itu adalah bagian dari kerajaan bisnis Bakrie Group milik Aburizal Bakrie.

Ganti rugi kepada korban bencana selama masa Susilo Bambang Yudhoyono terkatung-katung hingga SBY dan Aburizal usai masa pemerintahannya.

Barulah di era pemerintahan Jokowi, para korban lumpur Lapindo mendapat ganti rugi yang pantas.

Presiden Jokowi mendesak perusahaan Aburizal Bakrie membayar ganti rugi Rp 3,8 triliun kepada rakyat yang kehilangan tanah dan rumahnya akibat luapan lumpur Lapindo. Tetapi perusahaan Aburizal Bakrie mengaku hanya punya uang Rp 3,03 triliun.

Karena Joko Widodo tidak mau rakyat yang jadi korban, ia mengeluarkan kebijakan menalangi ganti rugi sebesar Rp 781 miliar agar total nilai ganti rugi menjadi Rp 3,8 triliun.

Kebijakan itu bukan membantu perusahaan Aburizal Bakrie. Itu adalah dana talangan yang berlaku sebagai utang.

Presiden Jokowi memberi tenggang waktu 4 tahun kepada Bakrie Group untuk melunasi dana talangan Rp 781 miliar. Lahan yang telah diganti rugi (dibebaskan) perusahaan Aburizal Bakrie dijadikan jaminan oleh pemerintah. Jika Aburizal Bakrie tidak mampu melunasi utangnya dalam tempo yang diberikan pemerintah, lahan itu menjadi milik pemerintah.