Mungkin karena baru bergabung jadi pendukung Joko Widodo, Tenaga Ahli  Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin merasa perlu membuktikan loyalitasnya.Â
Tetapi kadang-kadang usaha Ali Ngabalin  untuk membuktikan diri terasa berlebihan dan berdampak kontraprokduktif  bagi pemerintahan Joko Widodo pun peluang Jokowi kembali berkuasa  2019-2024.
Hari ini, 7/8/2018 misalnya, Ali Mochtar Ngalin  terkesan mengusir Partai Amanat Nasional dari kemungkinan berkoalisi  mendukung pencapresan Joko Widodo untuk pilpres 2019.
Diberitakan  Merdeka.com (07/08/2018), Ketua MPR yang sekaligus Ketua Umum PAN  Zulfiki Hasan diam-diam datang ke istana untuk menjumpai Joko Widodo.
Kedatangan  Zulfiki yang terkesan sembunyi-sembunyi karena melalui pintu Wisma  Negara dan penolakannya berbicara kepada pers mengundang kecurigaan PAN  akan bergabung ke dalam koalisi pendukung Joko Widodo.
Dugaan  ini bertambah kuat karena Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga  mantan petinggi PDIP memberi sinyal kemungkinan akan ada tambahan partai  politik yang bergabung ke kubu Joko Widodo (CNNIndonesia.com,  07/08/2018).
Jika ditilik profil parpol-parpol di kubu oposisi dan sepak terjang  mereka, paling mungkin memang PAN ialah partai politik yang dimaksud Pramono Anung.
Apalagi, selain mendapat jatah 1 menteri (Asman Abnur,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  MenPAN-RB) di kabinet Joko Widodo, PAN juga terkesan kurang iklas  bergabung di barisan pendukung Prabowo.
Sikap kurang iklas itu  ditunjukkan dengan cara ngotot memaksakan Ketum PAN Zulfiki Hasan  sebagai cawapres Prabowo. Sikap PAN yang seolah-olah mencari jalan  tengah mendukung Abdul Somad tampak sebagai trik saja sebab Abdul Somad sudah  dua kali menyatakan menolak jadi cawapres Prabowo.
Seharusnya rencana bergabungnya PAN disambut baik para pendukung  Joko Widodo sebab itu berarti menambah kekuatan dan sebaliknya mengurangi jumlah pendukung Prabowo.
Presiden Joko Widodo belum  bersikap apa-apa soal kemungkinan bergabungnya PAN. Demikian pula para  ketua parpol pendukung Joko Widodo belum ada yang menyatakan sikap ke  media massa.