Kebijakan Energi dan Pertahanan Vietnam

Krisis energi mengancam dunia dan menjadi semakin kompleks karena adanya perubahan iklim global yang semakin terasa. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang terus menerus menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu, peran negara-negara di seluruh dunia sangatlah penting dalam mengatasi krisis energi dan menjaga keberlanjutan sumber daya energi di masa depan. Salah satu solusi yang sedang di upayakan oleh seluruh dunia adalah dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia tercatat telah memiliki Undang Undang khusus terkait EBT. Data menunjukkan, pasca penerbitan UU EBT pengembangan EBT pada ketiga negara tersebut tercatat lebih ekspansif. Dilansir dari Katadata.co.id menurut data World Economic Forum, Vietnam menempati urutan keempat di antara negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dengan nilai indeks transisi transisi energi. Peringkat pertama yaitu Singapura, diikuti Malaysia, dan Thailand.

Jika ditelusuri Vietnam merupakan negara yang memiliki cadangan energi fosil terbatas, Namun pemerintah Vietnam sangat mendorong pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidroelektrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemerintah Vietnam telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk transportasi, industri, dan bangunan. Hal ini dilakukan dengan cara mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan mempromosikan kesadaran tentang penghematan energi. Sehingga pada tahun 2020, pemerintah Vietnam berhasil menggunakan Energi Baru Terbarukan sekitar 38% dari kapasitas pembangkit listrik negara, dan pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlah tersebut menjadi 44% pada tahun 2030.

Vietnam memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan energi terbarukan, terutama tenaga angin. Studi Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar 8,6% daratan Vietnam dapat digunakan untuk tenaga angin, dan negara ini diperkirakan memiliki potensi tenaga angin antara 24,0 GW hingga 26,7 GW. Pada tahun 2030, PDP8 (Rencana Pengembangan Tenaga Listrik ke-8) Vietnam menargetkan untuk mengembangkan kapasitas tambahan sebesar 9 GW untuk tenaga angin darat dan dekat pantai, serta 2-3 GW untuk tenaga angin lepas pantai. Selain itu, target pengembangan energi terbarukan Vietnam pada tahun 2030 juga mencakup peningkatan kapasitas sebesar 7 GW untuk tenaga surya dan pengurangan kapasitas 0,5 GW untuk tenaga biomassa, serta pengurangan kapasitas 1,8 GW untuk PLTA skala kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam serius dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan dan beralih dari sumber energi fosil yang semakin menipis.

Dari sisi pertahanan negara Vietnam memiliki kebijakan pertahanan yang kuat karena Vietnam menghadapi ancaman dari banyak negara tetangga, terutama Tiongkok. Vietnam berupaya memperkuat kemampuan pertahanannya melalui modernisasi peralatan militer dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Selain itu, Vietnam juga berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangganya yang dapat menjadi sekutu, seperti India, Korea Selatan, dan Jepang.

Selain itu, Vietnam juga menggunakan strategi militer yang disebut "kawasan pertahanan militer gabungan". Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam mengandalkan kombinasi kekuatan angkatan bersenjata, pertahanan sipil, dan partisipasi rakyat dalam pertahanan negara. Pemerintah Vietnam telah meningkatkan belanja militer dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada modernisasi angkatan bersenjata dan pengembangan kemampuan pertahanan laut.