Pak Jokowi, Perda Jilbab Terancam Dicabut di Aceh

[caption caption="Tentang pencabutan perda jilbab"][/caption] 

 

Saya menemukan kabar ini di berbagai media. Tidak terlalu mengejutkan, karena berita itu masih berupa pernyataan “ancaman” Mendagri atas perda tentang  jilbab.

Saya juga tidak terlalu heran atas berita di atas, karena jauh sebelum pilpres saya sudah memprediksi hal-hal semacam ini akan terjadi jika pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Prediksi saya tidak asal menduga, tetapi berdasarkan kalkulasi politik, sosial, dan budaya. Siapa yang mengusung beliau (ideologi, basis politik, sekaligus person-person di dalamnya), kondisi global, dan kepentingan internal bangsa itu analisis sederhana saya, saat itu.

Yah, amatan saya ini tidak terlalu hebat seperti para pengamat-pengamat politik yang bertebaran di layar media negeri ini. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah niat untuk mengamati itu bukan untuk membawa hal mengajak kejelekan. Tetapi memberikan perimbangan wacana kepada diri saya sendiri utamanya, juga kepada publik.

Sebagai bukti jika saya tidak dalam posisi “menghujat” adalah, 15 Maret 2014 (beberapa bulan sebelum pilpres) saya menulis di Kompasana yang kemudian saya sebar ke berbagai medesia sosial lainnya. Tulisan yang saya maksud adalah “Nasehat 3 Jangan Untuk Jokowi” (lihat link ini : http://www.kompasiana.com/tigaputri/nasehat-3-jangan-untuk-jokowi_54f81a53a33311b3618b4a41)

Tidak ada yang istimewa dari tulisan tersebut, kecuali harapan saya saat itu kepada beliau (Jokowi) agar tidak terjebak pada arus image yang waktu itu begitu deras menimpa (saat itu calon presiden) pak Jokowi.

Usai pilpres, satu persatu nasehat tiga jangan itu (sebagai indikasi kekhawatiran saya pada beliau) mulai terasa ada benarnya. Dari nasehat tiga jangan yang saya tulis itu yang paling kentara terjadi paska beliau dipilih adalah tentang “jangan beresistensi dengan kepentingan umat Islam”. Atau dengan kata lain, saya mengharap ketika terpilih bapak Jokowi bisa “ramah” dengan Islam dan umat Islam.

Karena saling bermunculan hal-hal yang bisa membuat resistensi atas kepentingan umat Islam selama beliau menjabat. Masih hangat di pikiran kita tentang pemangkasan subsidi negara terhadap dana operasional MUI. Kebijakan ini di awal beliau menjabat dan sempat ramai di publik, meski akhirnya reda dengan sendirinya. Termasuk yang paling akhir adalah tentang menasionalkan Umroh.

Selain itu seakan saling bersahutan dalam waktu bersamaan lahir wacana-wacana yang (sebenarnya) bisa menyinggung perasaan umat Islam. Sebut saja pernyataan si Ade Armando yang menganggap ibadah haji tidak penting.  Siapapun akan mengatakan jika wacana itu bisa berpotensi menjadi sebab ketersinggungan. Menyusul kemudian yang masih baru beberapa minggu lalu yaitu ocehan si Ulil di akun twitternya yang menantang Tuhan untuk menurunkan azabnya berkaitan dengan LGBT.

Fakta-fakta itu terus bergulir seakan menjadi pembenar seperti hal-hal yang saya tulis di tulisan “Nasehat 3 Jangan” itu. Bahkan Kemarin, Mendagri diberitakan media telah membuat pernyataan akan mencabut perda tentang jilbab di Aceh. Sontak saja hal ini membuat timbulnya balasan kontra atas pernyataan itu dari berbagai kalangan, utamanya dari masyarakat Aceh sendiri.

Dalam paparan ini saya tidak ingin membahas secara detil tentang pernyataan Mendagri itu. Saya lebih tertarik pada korelatifnya prediksi saya yang saya tuangkan dalam tulisan saya, hampir dua tahun lalu. Maksudnya, pak Jokowi secara de facto dan de jure sudah menjadi presiden Indonesia. Tetapi ternyata apa yang saya khawatirkan di tulisan saya tersebut sedikir banyak menjadi kenyataan.

Yah, dalam tulisan kali ini saya ingin kembali mengingatkan kepada beliau agar tiga nasehat itu, utamanya tentang “ramah dengan Islam” perlu direspon dengan serius.

Saya tidak terlalu pusing menganalis dengan jeli latar belakang dari orang-orang di sekitar beliau atau warna pendukung beliau. Tetapi saya berkepentingan untuk ikut menjaga keajegan proses kepemimpinan negeri ini. Karena sejarah negeri ini membuktikan jika terjadi ketersendatan pucuk kepemimpinan akan sangat berdampak pada kondisi bangsa.

Yah, saya telah pernah menulis tentang iktiad baik saya kepada pak Jokowi sebelum beliau terpilih menjadi presiden. Kini saya kembali menulis untuk mengangkat kembali iktikad baik saya (tentunya sebagai warga negara) agar pak Jokowi lebih serius memperhatikan makna nasehat saya tentang “ramah dengan Islam”.

Mengharap sekali kepada beliau jika sejatinya seringkali Islam dan umat Islam selama ini diuji kesabarannya dengan pernyataan-pernyataan maupun sikap-sikap yang berpotensi menimbulkan resistensi, dan ketersinggungan sebagaimana yang saya jabarkan di atas. Baik yang dilakukan oleh mereka yang di luar pemerintah, di dalam pemerintahan, maupun yang di seberang jalan.

Saya tetap berharap, Bapak Presiden berani menunjukkan keberpihakannya kepada ketenangan umat Islam dalam hal ini. Bukan karena agama dan umat Islam yang terbesar, tetapi karena Islam adalah keyakinan yang dianut oleh umat, oleh rakyat bangsa ini. Dan keyakinan itu dalam Undang-Undang dilindungi sepenuhnya.

Semoga berita tentang pencabutan perda jilbab ini segera klir. Dapat dibicarakan dengan cara yang bermartabat dan terhormat tanpa harus melahirkan ketersingungan-ketersingungan, yang ketersinggungan itu berpotensi menimbulkan resistensi di akar rumput dan ketenangan sosial bangsa.  Tentu semua pihak tidak berharap hal itu terjadi, karena (seharusnya hal itu) tidak perlu terjadi disuasana bangsa yang seperti ini.

Yang dibutuhkan negeri ini adalah negarawan, bukan birokrat, pejabat, politikus, apalagi pecundang. Dan saya yakin, Bapak Presiden tahu persis akan hal ini.

 

Salam Indonesia jernih dan teduh

Semoga bermanfaat

 

 

Kertonegoro, 24 Pebruari 2016

Salam,

 

Akhmad Fauzi

 

Link sumber  dan gambar (disamping masih ada link media lain yang memberitakan hal sejenis) :

1.      http://www.kabarmakkah.com/2016/02/mendagri-ancam-cabut-perda-jilbab-ini.html

2.      http://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-ancam-pangkas-perda-yang-melanggar-uu.html