Saat kita semua memulai Ramadan pada hari yang sama, sebagian orang bernafas lega karena tidak ada perbedaan antara ormas satu dengan ormas lainnya. Namun saat kita menghadapi jatuhnya Idul Fitri yang berbeda, sebagian orang merasa khawatir dengan perbedaan, karena mungkin akan menimbulkan pertentangan.
Dan memang ada pertentangan itu. Tercatat ada penolakan salat Idul fitri di fasilitas publik yang dimiliki Pemkot Sukabumi dan Pemkot Pekalongan. Fasilitas publik itu dilarang digunakan untuk salat Idul Fitri yang jatuh pada  Jumat, 21 April 2023, dimana salah satu ormas telah menyatakan pada hari itu jatuh hari raya Idul Fitri.
Beberapa media menyebut bahwa Pemkot Pekalongan tidak bisa mengabulkan permohonan izin dari pengurus Masjid Al-Hikmah Podosugih. Mereka bermaksud  menyelenggarakan salat Idulfitri pada hari Jumat tanggal 21 April di Lapangan Mataram, yang terletak di depan Gedung Walikota dan DPRD.
Penolakan itu karena Pemkot telah  berencana melakukan salat Idulfitri di lokasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 April, mengikuti keputusan pemerintah pusat tentang penetapan 1 Syawal 1444 H. Namun kemudian,  kedua pemkot itu bisa menyelesaikan dengan baik dan akhirnya mereka dapat melaksanakam salat Id.
Perbedaan ini memang pernah juga terjadi beberapa tahun lalu, namun semuanya terselesaikan dengan baik. Dua ormas besar itu berlebaran di hari yang berbeda tanpa pertentangan dan kekerasan. Ini memang bisa menjadi soal, tetapi intensitasnya makin hari semakin kecil.
Karena itu, betapa penting literasi beragama, baik toleransi internal umat beragama (seperti kasus di atas) maupun toleransi antar umat beragama. Warga Indonesia dan umat beragama harus memahami bahwa perbedaan yang kita miliki ini adalah keberkahan dan harus diterima dengan baik oleh semua pihak. Umat beragama harus punya kedewasaan dalam menerima perbedaan itu.
Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW al ikhtilaafu ummati rahmah. Artinya, perbedaan di antara umatku rahmat. Perbedaan harus dimaknai sebagai keindahan yang harus dipupuk dan tidak dijadikan sebagai alat politis yang berpotensi menumbuhsuburkan konflik dan perpecahan bangsa. Dalam kesehariankonflik yang berasal dari perbedaan itu adalah politik identitas.
